JAKARTA (Arrahmah.com) – Setelah tiga presiden berpidato pada perayaan Hari Lahirnya Pancasila, rabu (1/6/2011)kemarin, aktivis Gerakan Mahasiswa Angkatan 77/78, M Hatta Taliwang mengungkapkan perlunya langkah konkret segera mengevaluasi UU yang bertentangan dengan Pancasila.
“Jangan berakhir hanya pada `kontes pidato Pancasila` seperti hari ini. Rakyat berharap, evaluasi berapa banyak Undang Undang (UU) bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Juga perlu `yudicial review` atas UUD atau UU yang tidak senafas dengan Pancasila,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (1/6).
Berbicara dalam forum terbatas yang digelar `Indonesian Press Online Services` (IPOS) di Jakarta, Hatta Taliwang juga mengkritisi masalah-masalah seputar penguasaan asing atas pertambangan, kebun sawit, perbankan dan beberapa aset strategis bangsa (termasuk telekomunikasi), yang terus menguat serta meningkat.
“Ini semua perlu ditata-ulang. Itu baru ada langkah konkret mengejawantahkan nilai-nilai ideologi Pancasila secara benar, jujur, tulus serta mengedepankan kepentingan bangsa,” tegasnya.
Yang tak kalah penting, Hatta mengatakan perlu diadakannya evaluasi terhadap pemberantasan korupsi, apakah terjadi penurunan korupsi atau tidak, begitu pula kekayaan pejabat makin `menggunung`. Selain itu, perlu dinilai pula implementasi Pancasila ke depan pada apakah kekerasan bermotif suku, agama menurun atau bagaimana.
“Dan yang juga harus mendapat atensi serius, lanjutnya, ialah menyangkut orang miskin dan pengangguran, apakah makin berkurang atau malah melambung” ujar Hatta.
Hatta menekankan, tanpa implementasi dan operasionalisasi serta evaluasi kritis, maka pidato presiden di ‘hari jadi’ Pancasila hanya memenuhi syarat ritual, tanpa makna. (ans/rasularas/arrahmah.com)
