MORO (Arrahmah.com) – Otoritas Philipina menawarkan kepada Muslim di Philipina selatan “perluasan otonomi” dengan harapan dapat mengakhiri 40 tahun perlawanan, ujar pemimpin negosiasi dari kubu pemerintah.
Annabelle Abaya mengatakan pemerintah berharap tawaran terbaru ini dapat diterima oleh Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan menandatangani proposal perdamaian sebelum dilakukan sumpah presiden terbaru Philipina pada 30 Juni mendatang.
“Dalam perluasan otonomi, presiden menawarkan pembagian kekuasaan,” ujar Abaya kepada para awak media.
Pembagian kekuasaan dengan mayoritas Muslim yang menempati wilayah Philipina Selatan seperti pengontrolan sumber daya alam di wilayahnya juga penarikan pajak untuk kepentingan wilayah tersebut.
Penawaran ini dibuat di Malaysia pada minggu lalu ketika MILF dan pemerintah melakukan pertemuan di Kuala Lumpur untuk pertama kalinya sejak perang meletus pada 2008 lalu.
MILF dalam sebuah statemen yang dikeluarkan pada minggu ini mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki penawaran terbaru apapun.
MILF mengonfirmasikan bahwa pembicaraan damai akan kembali digelar di Kuala Lumpur pada 18 Februari mendatang.
Presiden Arroyo membuka pembicaraan damai dengan 12.000 anggota MILF di taun 2001 namun Arroyo menghianati kesepakatan antara keduanya yang akhirnya meletuskan pertempuran kedua belah pihak.
MILF tidak belajar dari pengalaman, mereka kembali mengulang kesalahan dengan melakukan gencatan senjata, menerima tawaran pemerintah kafir Philipina untuk melakukan pembicaraan damai. (haninmazaya/KC/arrahmah.com)