LONDON (Arrahmah.com) – Sebuah petisi yang menyerukan agar Perdana Menteri “Israel” Benjamin Netanyahu ditangkap atas kejahatan perang saat ia tiba di London bulan depan telah ditandatangani oleh lebih dari 45.000 orang, sebagaimana sebuah laporan di RT, Sabtu (15/8/2015).
Netanyahu akan mengunjungi London sebagai bagian dari kunjungan kenegaraan pada bulan September dan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron.
Menurut Jewish News, kesepakatan nuklir Iran dan proses perdamaian Israel-Palestina yang menemui jalan buntu akan dibahas selama kunjungan itu.
Petisi yang dilansir di website Parlemen Inggris, menuntut agar Netanyahu ditangkap saat tiba di London atas “pembantaian lebih dari 2.000 warga sipil pada tahun 2014.”
Pada musim panas 2014, “Israel” melancarkan serangan berdarah terhadap Gaza yang membantai hampir 2.300 warga Palestina, yang sebagian besar adalah warga sipil, 500 dari mereka adalah anak-anak.
Serangan itu melumpuhkan infrastruktur Gaza dan menyebabkan lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal atau mengungsi.
Pemerintah akan dipaksa untuk merespon petisi tersebut karena permohonan itu telah mendapatkan lebih dari 10.000 tanda tangan. Jika melampaui 100.000, DPR bisa memperdebatkan masalah ini.
Namun, meskipun ada permohonan tersebut, di bawah undang-undang kekebalan diplomatik, Netanyahu dilindungi dari penangkapan di Inggris atas kejahatan yang dilakukan di luar negeri.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri telah menolak permohonan itu, dan menyebutnya sebagai aksi publisitas yang tidak memiliki signifikansi praktis.
Dia juga mengatakan bahwa, “hubungan bilateral antara Inggris dan ‘Israel’ lebih dekat daripada sebelumnya.”
Sebelumnya, hukum memperbolehkan mengajukan keluhan atas tuduhan kejahatan perang yang dilakukan di tempat lain bahkan jika mereka bukan warga negara Inggris, namun hukum itu berubah pada 2011, sehingga lebih sulit untuk mendapatkan surat perintah penangkapan terhadap tokoh-tokoh “Israel” dengan meminta persetujuan dari Direktur Penuntut Umum.
Target sebelumnya termasuk mantan Menteri Pertahanan “Israel” Ehud Barak dan mantan Menteri Luar Negeri Tzipi Livni.
(ameera/arrahmah.com)
