ISLAMABAD (Arrahmah.com) – Pertemuan mendatang di Pakistan antara delegasi Amerika Serikat dan perwakilan Taliban telah dibatalkan, menurut informasi yang berasal dari kedua belah pihak, dikutip Pakistan Today, Senin (18/2/2019).
Seorang pemimpin Taliban mengonfirmasi, dengan syarat anonim, bahwa pertemuan itu dibatalkan, “oleh Amerika”. Sebuah pernyataan Taliban yang dikeluarkan kemudian pada hari yang sama mengungkapkan pembicaraan ditunda karena banyak anggota tim negosiasi yang terdiri 14 orang tidak dapat pergi ke luar negeri sejak mereka berada dalam “daftar hitam AS dan PBB”. Beberapa dari mereka ada dalam daftar sanksi Dewan Keamanan PBB yang menghalangi mereka dari perjalanan internasional.
Sementara itu, seorang pejabat AS mengatakan Zalmay Khalilzad, yang seharusnya memimpin delegasi Amerika, tidak berencana untuk mengunjungi Islamabad minggu ini.
AS mengatakan belum menerima undangan resmi dari pemerintah Pakistan untuk pertemuan yang pertama kali diumumkan oleh juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid beberapa hari yang lalu.
Pernyataan Mujahid telah menetapkan 18 Februari sebagai tanggal pembicaraan dan mengatakan undangan resmi telah dikeluarkan oleh Pakistan. Selain itu, katanya, delegasi Taliban juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan.
Sehari kemudian, menteri informasi Pakistan Fawad Chaudhry mengonfirmasi perundingan tersebut selama konferensi pers, dan menyebutnya “pengubah permainan.”
“Putaran negosiasi berikutnya dengan Taliban akan dilakukan di Pakistan, dan sebagai hasil dari negosiasi ini, ada peluang stabilitas di Afghanistan,” katanya.
Kementerian Luar Negeri Afghanistan bereaksi keras terhadap pengumuman pertemuan di Islamabad, mengatakan hal itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.
#Afghanistan complains to #UNSecurityCouncil on #Pakistan’s engagements with the Taliban on which #Afg Government is not consulted. It not only undermines the ongoing peace efforts but violates Afghanistan's National Sovereignty, also falls in violation of UNSC Resolution 1988. pic.twitter.com/FtmnwivvX2
— Sibghatullah Ahmadi (@Sibghat_Ah) February 17, 2019
Sebelumnya, Afghanistan meluncurkan keluhan serupa terhadap Rusia karena mengizinkan anggota Taliban melakukan perjalanan ke Moskow untuk sebuah konferensi di mana hampir 50 warga Afghanistan, termasuk berbagai pemimpin politik, mantan komandan jihad, dan aktivis masyarakat sipil jug diundang. Namun, pemerintah Afghanistan tidak diundang ke konferensi itu karena Taliban sejauh ini menolak untuk terlibat dengan pemerintahan Kabul meskipun ada tekanan dari AS, Arab Saudi, dan lainnya.
Presiden Ashraf Ghani mengecam mereka yang menghadiri konferensi dengan mengatakan mereka tidak memiliki “otoritas eksekutif” untuk membuat perjanjian apa pun.
“Biarkan ratusan pertemuan semacam itu diadakan,” katanya.
Beberapa analis mengatakan pernyataan Ghani menunjukkan frustrasinya karena ditinggalkan dalam perundingan antara Amerika dan Taliban yang pertama kali dimulai musim panas lalu. Sejak itu, kedua belah pihak telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan.
Pertemuan terakhir di Doha awal Januari berlangsung selama enam hari dan Khalilzad mengatakan kedua pihak telah sepakat “secara prinsip” untuk penarikan pasukan asing dari Afghanistan dengan imbalan jaminan bahwa tanah Afghanistan tidak akan digunakan oleh kelompok atau individu teroris.
Berbicara dalam sebuah acara publik di Institut Perdamaian Amerika Serikat yang berbasis di Washington, Khalilzad mengatakan bahwa Taliban tidak ingin “duduk bersama pemerintah sendirian” karena mereka tidak ingin memberi Presiden Ghani keuntungan dalam pemilihan presiden yang dijadwalkan pada Juli.
“Ada indikasi bahwa mereka akan bersedia untuk duduk dengan pemerintah dalam pengaturan multi-partai,” katanya. (Althaf/arrahmah.com)