JAKARTA (Arrahmah.com) -Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatakan Komisaris Utama PT. Pertamina, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok layak untuk dicopot atas kerugian besar yang dialami Pertamina.
Menurut Mulyanto, selama Ahok menjabat sebagai komisaris utama, Pertamina nyaris tidak memiliki prestasi yang layak dibanggakan. Justru sebaliknya banyak keanehan dan kejanggalan yang begitu jelas dilihat masyarakat.
“Pekan lalu kita dengar kabar Pertamina tidak masuk daftar Fortune Global 500. Sekarang yang terbaru Pertamina rugi Rp11.13 triliun di semester pertama tahun 2020,” kata Mulyanto, Rabu (26/8/2020).
Politisi PKS ini menilai, kondisi ini jelas harus jadi perhatian pemerintah, jangan terus dibiarkan dan menunggu Pertamina mengalami kondisi yang lebih parah.
“Mau sampai kapan membiarkan Pertamina babak belur seperti ini?” tegasnya.
Mulyanto mengatakan, sebagai komisaris utama Pertamina Ahok harusnya mampu melakukan pengawasan agar perusahaan yang dipimpinnya lebih baik. Mengingat dengan kewenangan yang dimiliki dan dukungan politik memadai Ahok punya kesempatan lebih besar membenahi Pertamina.
Apalagi menjelang pengangkatan dirinya menjadi komisaris utama, mantan Gubernur DKI itu sesumbar bisa memperbaiki Pertamina.
“Waktu itu Ahok bilang, merem saja Pertamina sudah untung. Asal diawasi. Nah kalau sekarang Pertamina rugi, artinya apa? Apa Ahok tidak mengawasi. Kok nyatanya Pertamina bisa rugi,” tandasnya.
Secara teori, lanjutnya, di semester pertama tahun 2020 ini Pertamina harusnya untung, bukan rugi seperti sekarang. Sebab, di saat harga minyak dunia anjlok ke angka yang paling rendah sepanjang sejarah, Pertamina tidak menurunkan harga BBM sedikitpun. Termasuk harga BBM non-subsidi yang harganya mengikuti harga minyak dunia.
Mulyanto menduga, ada faktor non-teknis yang menyebabkan Pertamina mengalami rugi yang begitu besar. Untuk itu ia meminta peran pengawasan Komisaris Utama lebih ditingkatkan.
“Secara perhitungan kasar, Pertamina harusnya untung besar,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.com)