JAKARTA (Arrahmah.com) –Mencermati perkembangan politik yang terjadi di Mesir, pimpinan ormas Lembaga Islam tingkat pusat berkumpul di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat (8/7/2013). Tidak kurang 22 orang dari 21 ormas turut menandatangani daftar hadir pernyataan bersama tentang perkembangan politik di Mesir.
Perwakilan ormas yang tergabung di SOLI (Silaturrahim Ormas Lembaga Islam) ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:
-
Mohammad Mursi terpilih sebagai presiden Mesir melalui pemilu yang sangat demokratis yang telah disaksikan oleh dunia internasional, dan merupakan peralihan dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil. Kudeta militer terhadap pemerintahan presiden Mursi merupakan pengkhianatan demokrasi atau kedaulatan rakyat
-
Sangat prihatin dengan kondisi dan perkembangan politik yang terjadi di mesir serta turut berduka cita atas wafatnya warga Negara mesir dan mereka yang terluka di dalam kerusuhan antar kelompok politik. Kudeta yang terjadi di Mesir merupakan ancaman terhadap demokrasi dan pelemahan masyarakat sipil yang tidak hanya menimbulkan instabilitas dalam negeri Mesir itu sendiri tetapi juga Negara-negara Arab dan dunia Islam
-
Menyerukan dihentikannya berbagai macam bentuk kekerasan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak lagi. Kepada semua pihak yang terlibat hendaknya memulai langkah-langkah perundingan yang membicarakan damai untuk jalan keluar yang terbaik bagi penyelesaian politik di Mesir. Rakyat Mesir hendaknya menyelesaikan krisis politik dengan cara-cara yang demokratis dan mempercepat transisi kekuasaan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara terbuka adil dan konstitusional
-
Mengharapkan kepada masyarakat internasional dan negara-negara tertentu untuk tidak melakukan intervensi politik dalam bentuk apapun serta memberikan kepada pemerintah dan rakyat mesir untuk menyelesaikan masalah dalam negeri mereka sendiri. Penyelesaian masalah sendiri oleh bangsa Mesir merupakan pengakuan atas kedaulatan bangsa dan negara Mesir untuk menentukan nasib sendiri. Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu membentuk tim investigasi yang berkeadilan terhadap pelanggaran hak azasi amanusia.
(azmuttaqin/arrahmah.com)
