DOMPU (Arrahmah.com) – Setelah kunjungan silaturahim ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dompu, Pemerintah Daerah melalui Wakil Bupati Dompu dan jajarannya, serta tokoh agama, Ulama dan elemen masyarakat, maka Forum Umat Islam (FUI) Dompu yang terdiri dari Jamaah Ansharu Syariah (JAS) Mudyriah Dompu, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dompu, Yayasan As-Salam, serta Ormas Islam lainnya, mengeluarkan pernyataan sikap atas keberadaan Pura terbesar di Asia yang berada di wilayah Kab. Dompu Nusa Tenggara Barat.
Berikut 9 butir pernyataan sikap Forum Umat Islam Dompu yang diterima redaksi Kamis (18/9/2014).
1. Kami atas nama umat Islam Dompu,menolak pembangunan pura Hindu di daerah mayoritas Muslim, karena tidak sesuai dengan SKB 3 menteri mengenai ijin pendirian tempat ibadah yaitu pasal 13 ayat 1,2 dan 3 dan pasal 14 ayat 1,2 dan 3, serta pasal 15 ayat 1 dan 2.
2. Pembangunan pura Hindu yang dilaksanakan dengan penuh rekayasa dan intimidasi terhadap penduduk setempat yang mayoritas Muslim dapat menimbulkan gesekan dan intoleransi umat beragama.
3. Di lokasi keberadaan pura Hindu tersebut, berdekatan langsung dengan sumber mata air masyarakat yang merupakan sumber kebutuhan hidup masyarakat muslim dalam kehidupan sehari-hari.
4. Kegiatan peribadatan umat Hindu yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 9 September 2014,yang dihadiri oleh Pangdam Udayana, Korem serta dengan memobilasi umat Hindu yang banyak, telah mengganggu ketentraman umat Islam yang merupakan warga mayoritas diwilayah tersebut.
5. Penggunaan istilah atau kalimat “pura terbesar di Asia” tersebut,menciderai perasaan umat Islam,yang merupakan umat mayoritas dibumi Nggahi Rawi Pahu(Beriman) Dompu NTB.
6. Kami mengajak pemerinrah Kabupaten Dompu,untuk meninjau ulang ijin pembangunan pura terbesar di Asia tersebut.
7. Kami menghimbau kepada tokoh agama,tokoh masyarakat,serta umat Islam untuk merapatkan barisan dan melakukan penolakan terhadap keberadaan pura terbesar di Asia tersebut.
8. Kami menghimbau umat Islam di kabupaten Dompu khususnya dan umat Islam di tempat lain untuk tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis,sara dan selalu menjaga stabilitas keamanan.
9. Bila pernyataan sikap ini tidak ditanggapi dengan bijak dan serius, maka kami akan mengerahkan massa untuk melakukan aksi atas nama hak Umat Islam yang ternodai.
(azm/arrahmah.com)
