YERUSALEM (Arrahmah.com) – Aktivis masyarakat sipil yang berbasis di Timur Tengah telah memperingatkan efek buruk terhadap kebebasan berekspresi, menyusul kesepakatan antara pemerintah “Israel” dan Facebook.
Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan Senin (3/10/2016), beberapa kelompok HAM seperti 7amleh (Palestina), 7iber (Yordania), Social Media Exchange (Libanon), dan Vecbox (Palestina), mengatakan bahwa perusahaan media sosial itu berisiko menjadi alat “Israel”.
Pada awal September, pemerintah “Israel” mengumumkan perjanjian dengan Facebook “untuk bekerja sama dalam menentukan bagaiman mengatasi ‘hasutan’ di jaringan media sosial.”
Sepuluh hari kemudian, Facebook menonaktifkan dua akun editor Palestina, mendorong protes secara luas di kalangan netizen.
Setelah itu, Facebook dengan cepat meminta maaf dan mengaktifkan kembali akun tersebut. Insiden tersebut berfungsi untuk menyoroti isu-isu kritis tentang dampak negatif dari kerjasama bilateral antara perusahaan swasta media sosial dengan pemerintah nasional terhadap kebebasan berekspresi secara online.
Kelompok-kelompok itu mencatat bahwa “Perjanjian “Israel” dengan Facebook muncul untuk melegitimasi kebijakan “Israel” yang dalam beberapa bulan terakhir telah menangkap sekitar 400 warga Palestina karena alasan hasutan yang diposting di media sosial, terutama di Facebook. Postingan yang dianggap hasutan itu termasuk tindakan sederhana seperti menulis puisi.” (fath/arrahmah.com)
