PARIS (Arrahmah.com) – Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Marc Ayrault pada Jum’at (1/4/2016) mendesak masyarakat internasional untuk bersiap-siap membantu pemerintah Libya, menyediakan dukungan militer jika diperlukan.
Pemerintah persatuan Libya yang didukung oleh PBB berusaha untuk menegaskan kewenangannya di Tripoli, namun kedatangan mendadak perdana menteri terpilih baru telah menarik kemarahan dari badan yang belum diakui yang bertanggung jawab atas ibukota.
“Libya adalah keprihatinan bersama oleh semua negara di kawasan dan sekitarnya,” ujar Ayrault seperti dilansir AFP.
“Kekacauan pemerintahan di sana hari ini membantu perkembangan pesat ‘terorisme’. Ini adalah ancaman langsung ke kawasan hingga ke Eropa,” lanjutnya.
“Kita harus siap untuk merespon jika pemerintah persatuan nasional (perdana Menteri Fayez) Al-Sarraj meminta bantuan, termasuk bantuan militer.”
Saat ditanya secara khusus terkait intervensi militer, Ayrault menjawab: “Itu akan tergantung pada hukum pemerintah. Memikirkan peluncuran serangan udara di luar proses politik bukanlah pilihan.”
Otoritas yang tidak diakui oleh PBB yang menguasai Tripoli pada Rabu (30/3) menuntut kepala pemerintah persatuan, Perdana Menteri Fayez Al-Sarraj untuk pergi beberapa jam setelah ia tiba di ibukota.
Dalam pidato televisi, kepala otoritas Tripoli Khalifa Ghweil mengatakan pemerintahan Al-Sarraj adalah ilegal, meminta ia untuk pergi dari ibukota.
Sejak pertengahan 2014, aliansi milisi menyerbu Tripoli, mendirikan otoritas sendiri dan memaksa pemerintahan yang diakui oleh PBB dan negara-negara Barat melarikan diri ke timur Libya. (haninmazaya/arrahmah.com)
