PARIS (Arrahmah.com) – Perancis menjadi negara pertama yang mengakui oposisi Libya sebagai wakil yang sah. Pengakuan ini disampaikan pada Kamis (10/3/2011) oleh presiden Perancis, Nicolas Sarkozy di kediamannya di Elysee Palace.
Pada kesempatan itu, Sarkozy mengatakan akan mengirimkan duta besarnya ke wilayah yang sudah dikuasai oleh para penentang Ghaddafi.
Hari ini (11/3), Sarkozy mengambil inisiatif untuk mendorong para pimpinan Uni Eropa untuk mendukung Dewan Nasional Libya.
“Perancis telah mengakui dewan transisi nasional sebagai wakil sah rakyat Libya,” salah satu utusan tubuh oposisi, Ali al-Issawi, mengatakan kepada wartawan setelah bertemu dengan Sarkozy pada hari Kamis (10/3).
“Atas dasar pengakuan ini, kami akan membuka misi diplomatik, yaitu kedutaan kami sendiri di Paris, dan seorang duta besar dari Perancis akan dikirim ke Benghazi (sebuah kota yang dikuasai oposisi),” ia menambahkan.
“Duta besar ini akan di Benghazi selama masa transisi, sebelum kembali ke Tripoli.”
Seorang pejabat presiden Perancis mengkonfirmasi pernyataan Issawi tapi menolak memberikan rincian lebih lanjut.
Menteri Luar Negeri Perancis, Alain Juppe, mengatakan bahwa Perancis dan Jerman menyerukan kepada mitra Uni Eropa mereka untuk mendukung oposisi Libya.
“Kami berada di jalur yang sama untuk mengatakan Kolonel Gaddafi layak dicopot dari jabatan, ia harus pergi, kita harus melakukan dialog dengan perwakilan Libya yang baru,” katanya, setelah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Guido Westerwelle.
Utusan oposisi Libya lainnya di Paris, Mahmud Jibril, mengatakan bahwa Sarkozy telah meminta delegasinya untuk menyampaikan usulan ke Dewan Eropa.
Sementara itu, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, dan sejumlah anggota parlemen Eropa akan bertemu dengan dua utusan oposisi Libya minggu ini, tetapi Ashton ragu untuk mengakui dewan sebagai wakil sah rakyat Libya dengan segera. (althaf/arrahmah.com)
