JAKARTA (Arrahmah.com) – Pemprov DKI buka suara menanggapi kritik PSI soal dana hibah dari Pemprov DKI ke MUI yang lima kali lipat lebih banyak ketimbang ke NU dan Muhammadiyah Jakarta.
“Jadi gini, MUI itu kan wadah dari seluruh ormas Islam, induknya itu, majelis tingginya itu di MUI, NU kan ormas, MUI kan lembaganya, makanya induknya kan di MUI bukan di NU, Muhammadiyah,” ujar Plt Kabiro Dikmental DKI Aceng Zaini kepada wartawan, Jumat (5/11/2021), lansir Detik.com.
Diketahui, MUI mendapat dana hibah sebesar Rp 10,6 miliar, sedangkan PWNU Jakarta Rp 2,07 miliar dan PW Muhammadiyah Jakarta Rp 1,89 miliar
Aceng menjelaskan, merupakan hak dewan untuk mengusulkan adanya naik atau turun anggaran.
Aceng juga menyebut dalam Pergub 35 terkait dana hibah disebutkan tidak terikat.
“Kalau Dewan kan budgeting, menambah mengurangi itu hak dewan. Kan kita eksekutif memberikan rekomendasi, mereka mengusulkan kita berikan sesuai kemampuan daerah. Kan kita ada pergub 35. Hibah itu kan tidak terikat dan tidak terus menerus, tapi karena ini ormas besar itu harus kita akomodir sesuai dengan kemampuan daerah, sementara MUI induknya dari ormas Islam yang ada di Jakarta,” paparnya.
Aceng mengungkapkan, sudah ada usulan untuk menambah nominal dana hibah ke NU ataupun Muhammadiyah. Namun dia enggan membeberkan total kenaikannya.
“Perubahan sih ada tapi saya nggak bisa nyebut berapanya, sesuai skala prioritas aja yang diusulkan NU, Muhammadiyah,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.com)
