JAKARTA (Arrahmah.com) – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mendesak aparat kepolisian dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD DPR RI) segera memproses verbal Ketua Fraksi Nasdem, Victor Bungtilu Laiskodat bersamaan. Karena Victor sudah jelas-jelas menuduh empat partai yakni Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat yang menolak Perppu Ormas sebagai partai pendukung radikalisme dan negara khilafah.
“Karena itu tuduhan yang jelas-jelas sangat frontal,” tegasnya saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/8/2017), dikutip Rmol.
BacaJuga
Keempat partai sudah melaporkan Victor ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan telah melakukan ujaran kebencian. Partai Demokrat dan PKS bahkan sudah melaporkan anak buah Surya Paloh itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD DPR RI). Fadli Zon yang juga Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan bahwa kedua mekanisme itu bisa diproses secara bersamaan.
“Paralel saja kalau menurut saya sih. Karena kita melihat kasus ini kan, selama ini kita selalu bicara NKRI, tidak boleh ada Pancasila, itu omong kosong ternyata dengan praktik yang dilaksanakan ini. Yang mengadu domba itu siapa? Yang memicu itu siapa? Itu kan orang-orang yang mengaku ini,” sindir Fadli.
Menurut Fadli jika memang murni ingin menjaga Pancasila, maka partai Nasdem ataupun Victor harus bisa menjaga kerukunan. Salah satunya adalah tidak mengutak-atik agama lain.
“Apalagi dia tidak mengerti agama itu dan itu bisa dianggap sebagai penistaan agama,” demikian Fadli.
Diketahui Ketua Fraksi Partai NasDem Victor Laiskodat dalam pidato di Kupang, Nusa Tenggara Timut (NTT), menyebut empat partai politik berada di belakang kelompok ekstremis dan gerakan khilafah yang ingin mengganti NKRI.
“Menurut Kelompok-kelompok ekstrimis ini ada mau bikin satu negara lagi, mereka ingin mengganti negara dengan khilafah. Celakanya partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga,” kata Victor dikutip dari video tersebut.
Bahkan, Victor menyebut dengan jelas sejumlah partai yang berada di belakang ekstremis dan gerakan pro khilafah. Partai yang dimaksudnya adalah Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN.
“Negara khilafah tidak boleh ada perbedaan semua harus salat. Saya tidak provokasi, tetapi orang Timur yang semua itu berarti tunggu nanti negara hilang kita bunuh pertama mereka, sebelum kita dibunuh (warga tertawa). Ingat dulu PKI 1965, mereka tidak berhasil, kita yang eksekusi mereka. Lu telepon lu punya ketua umum di sana, suruh jangan tolak-tolak itu Perppu yang melarang untuk.. Perppu Nomor 2 tahun 2017,” ancam Victor Laiskodat.
(azm/arrahmah.com)
