ISLAMABAD (Arrahmah.com) – Pemimpin Pakistan akan bertemu pekan depan untuk membahas diakhirinya blokade hampir enam bulan rute pasokan salibis NATO ke Afghanistan, kata para pejabat pada Jumat (11/5/2012).
Pertemuan ini juga akan mencakup diskusi tentang cara untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat jelang pertemuan puncak NATO akhir bulan ini, para pejabat menambahkan.
Perdana Menteri Pakistan, Yousuf Raza Gilani, telah mengkonfirmasi pertemuan komite pertahanan kabinet Selasa dari London, di mana dia melakukan kunjungan resmi ke Inggris, penyumbang terbesar kedua pada misi salibis NATO di Afghanistan.
Pakistan menutup rute pasokan salibis NATO ke Afghanistan pasca serangan AS yang menewaskan 24 tentara Pakistan pada tanggal 26 November tahun lalu yang memicu krisis besar Pakistan-AS. Sebelum insiden ini, hubungan kedua negara yag bersekutu ini pun sempat cedera setelah Angkatan Laut AS melakukan serangan di kota Abbottabad yang disinyalir menewaskan pemimpin Al Qaeda, Syaikh Usamah bin Laden.
Para pejabat AS menyatakan penyesalannya, tetapi enggan meminta maaf atas kematian tentara Pakistan yang -jika mengacu pada hasil investigasi Amerika dan NATO- berasal dari kesalahan yang dibuat di kedua sisi.
“Pertemuan komite pertahanan kabinet telah diselenggarakan pada 15 Mei. Ini akan diikuti dengan pertemuan kabinet pada 16 Mei,” kata seorang pejabat senior pemerintah.
Para diplomat ini berusaha untuk menyelesaikan kebuntuan antara Islamabad dan Washington sebelum KTT NATO mengenai Afghanistan di Chicago pada 21-22 Mei mendatang.
“Pertemuan akan membahas apakah Pakistan harus membuka kembali rute pasokan NATO atau tidak, dan apakah Islamabad harus menghadiri KTT NATO mendatang di Chicago ataukah tidak,” kata pejabat lain pada AFP.
“Ini adalah masalah yang sangat kritis, dan membutuhkan diskusi serius,” tambahnya.
Gilani akan memimpin pertemuan, yang akan dihadiri oleh para petinggi Pakistan, termasuk kepala militer Jenderal Ashfaq Kayani dan sekjen ISI Zaheer ul Islam, serta Menteri Luar Negeri Hina Rabbani Khar, menteri pertahanan, menteri dalam negeri, dan menteri keuangan. (althaf/arrahmah.com)