JAKARTA (Arrahmah.com) – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyatakan, seharusnya peran juru bicara Presiden harus bisa meluruskan berbagai informasi yang simpang siur. Sehingga, para elit negara tidak saling bantah kebijakan yang dikeluarkan serta berbagai isu pun tidak semakin liar.
“Kehadiran juru bicara yang harusnya menjadi tumpuan informasi justru lebih sering tampil di media social yang terkesan nyinyir sekelas buzzer,” kata Adi kepada RRI, Kamis (22/10/2020).
BacaJuga
“Saya kira jubir pemerintah harus bisa meluruskan berbagai informasi yang simpang siur jangan sampai elit negara saling bantah dan dari isu yang kontriversial seperti corona, banyak beda pendepat dan saling bantah dan itu potret komunikasi yang tidak baik,” lanjutnya.
Adi menegaskan, seharusnya ada komunikasi terpusat untuk bisa memberikan kepada publik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.
“Harus ada satu komunikasi yang terpusat untuk memberikan keterangan kepada publik terkait kebijakan sehingga tidak menimbulak kegaduhan,” tandasnya.
“Kalau seperti ini kan jadi siapa yang harus didengarkan karena satu menteri bisa membantah menteri yang lainnya, bahkan jubir juga membantah. Jadi siapa yag mau dijadikan rujukan,” ujar Adi.
Diketahui, Komunikasi publik buruk pun diakui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Bahkan jajaran Kabinet Indonesia Maju, menurut Moeldoko mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo terkait buruknya komunikasi publik, terutama terkait dengan substansi dari UU Ciptaker.
“Bahwa komunikasi publik kita sungguh sangat jelek. Untuk itu ini sebuah masukan dari luar. Kita segera berbenah diri untuk menyampaikan dengan baik,” ujar Moeldoko, Rabu (21/10/2020).
Moeldoko menambahkan, kini pemerintah dihadapkan dengan kecepatan informasi yang banyak tersebar di media sosial sehingga di luar kendali pemerintah.
Namun mantan Panglima TNI ini berdalih bahwa teguran presiden dan berbagai masukan dari luar akan jadi bahan perbaikan.
Ia menegaskan, pemerintah siap membuka diri dan menerima setiap masukan dari masyarakat.
(ameera/arrahmah.com)
