JAKARTA (Arrahmah.com) – Pengamat masalah pangan, Ali Birham sependapat dengan ekonom Rizal Ramli (RR) yang menyatakan dugaan adanya oknum pejabat Indonesia yang kecanduan impor.
“Memang benar adanya oknum pejabat yang kecanduan impor pangan sehingga merugikan nasib petani. Oknum pemburu rente tersebut sudah ada sejak zaman Orde Baru. Hanya cara dan modusnya saja yang agak beda-beda. Oknum pejabat yang sudah digaji dan mendapat fasilitas dari negara dan merugikan rakyat karena bermental korup,” kata Ali kepada Harian Terbit, Rabu (24/10/2018).
Dia mengungkapkan, oknum pejabat pencandu impor pangan pada zaman Orde Baru (orba) melakukan impor pangan dengan cara yakni pada waktu panen di Vietnam,Thailand maka oknum tersebut membeli beras dan menyimpannya di gudang gudang di negara negara-negara tersebut.
Saat Indonesia memasuki musim panceklik atau gagal panen maka oknum pejabat tersebut akan masukkan ke Indonesia dengan impor.
“Itu karena oknum pejabat tersebut bermental korup,” tegasnya.
Harus Tobat
Sementara itu pengamat kebijakan publik dari dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie setuju dengan pernyataan Rizal Ramli yang menyatakan Indonesia harusnya tidak perlu impor pangan jika memang pejabatnya tidak kecanduan impor pangan.
“Saya meminta oknum pejabat tersebut untuk bertaubat. Apalagi oknum pejabat tersebut telah dilaporkan oleh Rizal Ramli ke KPK. Karena oknum pejabat tersebut telah digaji dan mendapatkan fasilitas dari negara sehingga harusnya menjadi pelayan untuk rakyat,” katanya kepada Harian Terbit, Selasa (23/10/2018).
Untuk mengikis adanya oknum pejabat yang mendapatkan keuntungan dari impor pangan, ujar Jerry, maka mafia impor pangan yang telah merugikan petani dan negara harus dibongkar dan diungkap.
Dia mengimbau penegak hukum untuk lebih giat bergerak sehingga tidak hanya mafia impor gula saja yang dijerat hukum.
“Pemerintahan Jokowi harus mendorong KPK membongkar mafia impor pangan. Ini mafia economic underground atau black market,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI), Andi Rante mengatakan, ada dua kemungkinan terkait oknum pejabat yang menerima rente dari impor pangan padahal mereka kan sudah mendapatkan gaji dan fasilitas.
Pertama, mereka mejadi pejabat karena titipan. Sehingga ketika menjadi pejabat maka segala kebijakannya adalah titipan. Kedua, karena memang hobby menjadi pemburu rente. Akibatnya kebijakan yang dikeluarkan selalu merugikan rakyat.
“Jika memang hasil temuan BPK dan diperkuat dengan pemeriksaan KPK bahwa ada oknum pejabat yang seperti demikian maka seharusnya pejabat tersebut mundur baik – baik saja. Dari pada selalu merugikan rakyat,” tegasnya.
Dukung RR
Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Gerindra, KRT Darori Wonodipuro merespons positif langkah RR yang melaporkan dugaan korupsi impor pangan.
“Pak Rizal Ramli kan lebih keras lagi bilang ada fee. Itu kan terang-terangan dan ada benarnya juga menurut saya,” ucap Darori saat ditemui Kantor Berita Politik RMOL di ruang kerjanya, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/10).
Selama ini, Darori melihat ada kejanggalan dalam praktik distribusi beras di pasaran. Pengamatannya beberapa kali banyak penimbunan beras yang kemudian harga naik drastis.
Selain itu maraknya beras impor juga telah meresahkan petani lokal karena beras hasil panen menjadi tidak laku dan akhirnya hanya menumpuk di gudang. “Makanya petani merugi terus, sehingga kalau nyari tukang padi sekarang susah, karena nggak ada yang mau jadi petani,” ungkapnya.
Sumber: Harian Terbit
(ameera/arrahmah.com)
