KHARTOUM (Arrahmah.com) – Para pengunjuk rasa Sudan telah membarikade jalan-jalan di ibu kota, Khartoum, sebagai bagian dari demonstrasi selama seminggu menentang kudeta militer.
Tiga orang tewas pada Sabtu (30/10/2021) ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan dan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa di kota terdekat Omdurman, kata petugas medis.
BacaJuga
Kementerian dalam negeri membantah bahwa peluru tajam telah ditembakkan.
Tentara merebut kekuasaan pada Senin pekan lalu, menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan para pemimpin sipil lainnya.
Utusan PBB untuk Sudan, Volker Perthes, bertemu Hamdok di kediamannya pada Ahad (31/10).
Perthes mengatakan Hamdok baik-baik saja tetapi tetap dalam tahanan rumah.
“Kami membahas opsi untuk mediasi dan jalan ke depan untuk Sudan,” tambahnya, seperti dilansir BBC.
Pemimpin kudeta Jenderal Abdel Fattah Burhan membubarkan pemerintahan sipil pada hari Senin.
Jenderal, yang juga menyebut keadaan darurat, mengatakan tindakannya dibenarkan untuk menghindari “perang saudara” dan menghentikan pertikaian politik. Pengambilalihan militer telah mengundang kecaman internasional yang luas.
Sabtu menyaksikan demonstrasi terbesar, dengan puluhan ribu orang berbaris di seluruh negeri dengan membawa bendera Sudan dan meneriakkan, “Tidak untuk pemerintah militer!”
“Protes ini akan terus berlangsung damai bahkan ketika dihadapkan dengan senjata,” Shaheen al Shaheef, anggota Komite Perlawanan Khartoum, mengatakan kepada BBC.
Lebih dari 10 pengunjuk rasa tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan pekan lalu.
Pihak berwenang Sudan telah memutus internet dan komunikasi lainnya.
Hingga kudeta Senin, para pemimpin sipil dan militer berada dalam perjanjian pembagian kekuasaan yang tidak nyaman sejak penguasa lama Omar al-Bashir digulingkan pada 2019.
Kesepakatan itu dirancang untuk mengarahkan Sudan menuju demokrasi, tetapi terbukti rapuh dengan sejumlah upaya kudeta sebelumnya.
Jenderal Burhan, yang merupakan kepala dewan pembagian kekuasaan, mengatakan Sudan masih berkomitmen untuk transisi ke pemerintahan sipil, dengan pemilihan yang direncanakan pada Juli 2023. (haninmazaya/arrahmah.com)
