DEPOK (Arrahmah.com) – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dikabarkan tengah mempertimbangkan usulan lockdown pada pemerintah pusat dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya soal ketersediaan pangan.
Merespons wacana itu, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna memberi sambutan positif.
BacaJuga
Pradi mengungkapkan, upaya preventif seperti lockdown merupakan hal mendesak yang perlu dilakukan, guna menekan penyebaran virus corona di suatu wilayah ke wilayah lain.
“Tujuan lockdown ini langkah pencegahan masing-masing kepala daerah buat menyelamatkan warganya. Jadi tak cukup cara kuratif saja. Kalau memang harus di-lockdown kenapa tidak?” kata Pradi kepada IDN Times di Balai Kota Depok, Kamis (19/3/2020), lansir IDN Times.
Pradi mengatakan anggaran Pemkot Depok sedang disiapkan dalam menghadapi situasi bila seandainya Jabar status lockdown.
Anggaran bersumber dari dua slot, yaitu APBD dan bantuan Pemerintah Provinsi Jabar.
“Kami antisipasi. Ada anggaran biaya tak terduga (BTT) dari APBD sebesar Rp20 miliar. Sekarang ini tambahan BTT sedang diusulkan ke Komisi A DPRD Depok. Ditambah ada bantuan hibah dari Pemprov Jabar sebesar Rp2,8 miliar,” jelasnya.
Menurutnya, dana hibah dari Pemprov Jabar untuk keperluan penanganan warga yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP).
Pada waktu yang sama, DPRD Jabar Dapil Depok dan Bekasi Imam Budi menyebutkan, dana hibah Rp2,8 miliar terlalu kecil untuk Depok yang notabene sebagai wilayah yang warganya cukup banyak terpapar virus corona.
(ameera/arrahmah.com)
