KAIRO (Arrahmah.id) – Para pemimpin Arab bertemu di Kairo untuk menghadiri pertemuan darurat guna membahas rencana Mesir untuk membangun kembali dan mengelola Gaza setelah genosida ‘Israel’. Pertemuan tersebut menegaskan kembali penolakan terhadap pemindahan paksa warga Palestina, yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Poin-poin Utama Rencana Rekonstruksi Mesir
Menurut rancangan pernyataan akhir pertemuan puncak tersebut, rencana tersebut meliputi:
- Sebuah komite administratif berdurasi enam bulan yang akan memerintah Gaza di bawah pemerintahan Palestina. Komite tersebut akan bersifat independen dan terdiri dari para teknokrat, yang akan membuka jalan bagi pemerintahan penuh yang dipimpin Palestina.
- Mesir dan Yordania akan melatih polisi Palestina sebagai persiapan untuk ditempatkan di Gaza. Kemungkinan penempatan pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza dan Tepi Barat juga akan dipelajari.
- Gencatan senjata jangka menengah untuk membangun kepercayaan dan menghentikan tindakan sepihak, dengan komitmen terhadap solusi dua negara sebagai bagian dari resolusi politik.
- Pembersihan puing-puing dan perumahan sementara bagi warga yang mengungsi. Rencana tersebut mencakup 20 zona perumahan sementara yang dibangun dengan partisipasi perusahaan-perusahaan Mesir dan internasional. Upaya rekonstruksi akan memakan waktu tiga tahun.
- Pemilu Palestina dalam waktu satu tahun jika kondisinya memungkinkan, menegaskan kembali bahwa Gaza adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Palestina.
- Sikap Arab yang bersatu menentang segala upaya pengusiran warga Palestina, dengan tindakan hukum dan internasional untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan komitmen gencatan senjata.
Sekjen PBB Dukung Prakarsa Mesir
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan dukungan kuat terhadap rencana Mesir. Berbicara di pertemuan puncak tersebut, ia menyambut baik inisiatif para Pemimpin Arab untuk memobilisasi dukungan bagi pembangunan kembali Gaza tanpa menggusur penduduknya.
Ia menekankan kebutuhan mendesak untuk mencegah terjadinya kembali pertempuran dan menegaskan bahwa Gaza tidak memiliki masa depan di luar negara Palestina.
Guterres menekankan bahwa pemulihan Gaza memerlukan diakhirinya pendudukan ‘Israel’ dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Ia menyatakan bahwa membangun kembali Gaza bukan hanya tentang infrastruktur tetapi tentang martabat, stabilitas, dan penolakan pembersihan etnis.
Kepala PBB menyerukan de-eskalasi segera. Ia juga menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan ke Gaza adalah hak dasar, bukan titik negosiasi. (zarahamala/arrahmah.id)
