JAKARTA (Arrahmah.com) – Anggota Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri DPR RI, Ahmad Zainuddin, di sela-sela kegiatannya di Dapil Jakarta Timur, Senin (28/12/2015). mengatakan, kebijakan kemanan yang dilakukan pemerintah tidak cukup efektif meredam hingga melenyapkan tindakan terorisme dan separatisme di Papua. Penembakan oleh sekelompok bersenjata yang menewaskan tiga anggota Polsek Sinai Papua pada Ahad (27/12) menambah panjang rentetan krisis keamanan di Bumi Cendrawasih.
Menurutnya Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakannya terkait keamanan di Papua. Sebab penembakan demi penembakan terus terjadi sepanjang tahun ini.
BacaJuga
“Penembakan terhadap Polsek Sinai kemarin sangat patut disesalkan. Kita kecewa. Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakannya terkait keamanan di Papua. Kenapa ini tidak selesai-selesai,” ujarnya.
Katya Zainudin, tindakan seperatisme di Papua sudah berlangsung lama. Konflik asimetris di Papua menurutnya, tidak akan berlangsung lama jika negara melakukan kebijakan tegas terhadap kelompok-kelompok separatis dan dibarengi diplomasi konprehensif di tingkat internasional. Dia mencontohkan, keberadaan kantor perwakilan OPM di beberapa negara asing, ‘kebebasan’ peringatan Papua merdeka dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora, hingga bebasnya media asing masuk ke Papua adalah beberapa contoh lemahnya kebijakan dalam negeri dan diplomasi luar negeri Indonesia.
“Kelompok-kelompok bersenjata ini seakan semakin berani menantang NKRI, yang tidak terjadi sebelumnya. Apa artinya? Helikopter Kapolda (Papua) saja mereka tembaki, sehari setelah mereka menembaki anggotanya,” ujarnya.
Dalam konflik asimetris yang mengancam kedaulatan negara, dia menekankan agar pemerintah tidak lemah dan kalah. Jika akar persoalan Papua adalah kesejahteraan, menurutnya, serangkaian solusi sudah dilakukan oleh pemerintah. Namun eskalasi krisis keamanan tidak mengendur di Papua.
Pemerintah menurutnya, perlu melakukan strategi baru agar gangguan keamanan di Papua tidak terulang lagi di masa mendatang, dan pembangunan serta kesejahteraan dapat dilakukan dengan baik dan lancar.
“Saya duga ini berkaitan dengan Freeport. Karena itu harus ada kebijakan progressif dan berani dari negara dalam masalah Papua. Konflik di Papua sudah berdimensi pertahanan dan kedaulatan. Pemerintah jangan gagal memutus akar masalah di Papua,” ungkap Zainuddin. (azm/arrahmah.com)
