Sekitar 20 ribu pegawai negeri Palestina di Gaza belum mendapatkan gaji bulannya akibat pemerintahan PM Salem Fayedh memblokir dana bantuan negara-negara Arab yang diperuntukan bagi mereka.
HAMAS menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk menghentikan penyaluran dana bantuannya kepada PLO dibawah Mahmoud Abbas, kecuali setelah ada jaminan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat Palestina tanpa ada diskriminasi.
Hal itu ini disampaikan oleh Jubir HAMAS, Dr. Samy Abu Zuhri di Gaza pada Senin (25/8) sebagai respon pencairan dana bantuan negara-negara Arab untuk Pemerintahan Salam Fayadh dari faksi Fatah.
“Dana bantuan negara-negara Arab digunakan oleh Mahmoud Abbas dan Salam Fayyad untuk kepentingan politik dan partai,” ungkap Samy Abu Zuhri. Ia juga mengatakan bahwa sekitar 20 ribu pegawai pemerintahan Palestina dipecat oleh PM Salam Fayedh. Mereka kini hidup dalam kekurangan karena tidak bisa mendapatkan gaji.
Samy Abu Zuhry meminta agar negara-negara Arab menghentikan transfer bantuan dananya kepada Pemerintahan Salam Fayyadh, kecuali ada jaminan bahwa dana-dana itu akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak tanpa pengecualian.
Samy Abu Zuhry juga menolak klaim Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang mengatakan bahwa distribusi dana bantuan negara-negara Arab telah sampai kepada orang-orang yang berhak tanpa ada diskriminasi.
Menurut Samy Abu Zuhri, kebijakan PM Salam Fayedh sangat diskriminatif. Dana bantuan negara-negara Arab digunakan untuk membayar gaji pegawai pemerintahan Palestina yang bekerja di Ramallah saja, sementara sekitar 20 ribu pegawai Palestina di Gaza tidak mendapatkan gaji bulannya sejak beberapa bulan lalu.
Untuk itu, HAMAS meminta kepada Liga Arab agar mengirimkan Tim Pencari Fakta untuk membuktikan kebohongan Abbas.(Hanin Mazaya/SI)
