ISLAMABAD (Arrahmah.com) – Pemerintah Pakistan telah mencapai kesepakatan dengan partai sayap kanan Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) yang dilarang, mengakhiri protes 10 hari yang mengakibatkan bentrokan dengan kekerasan.
Menteri Luar Negeri Shah Mahmood Qureshi dan pemimpin agama Mufti Muneebur Rehman ikut serta dalam pembicaraan tersebut tetapi tidak memberikan rincian kesepakatan pada konferensi pers di ibu kota, Islamabad, pada Ahad (31/10/2021), lansir Al Jazeera.
BacaJuga
“Rincian dan hasil positif dari kesepakatan itu akan muncul di hadapan bangsa dalam waktu sekitar satu minggu,” kata Rehman, yang mengaku mendapat dukungan dari pemimpin partai TLP Saad Rizvi.
Ribuan pendukung TLP melancarkan “long march” dari Lahore menuju Islamabad pada 22 Oktober untuk mendesak pembebasan pemimpin mereka, Rizvi, yang ditangkap tahun lalu karena menghasut para pendukung untuk menggelar protes anti-Prancis.
Kelompok ini juga menuntut pengusiran duta besar Prancis karena penerbitan serangkaian karikatur Nabi Muhammad oleh majalah satir Prancis Charlie Hebdo.
Paramiliter Pakistan Rangers dikerahkan untuk menghentikan para pengunjuk rasa agar tidak melanjutkan perjalanan menuju ibu kota.
Pawai protes menyaksikan para pendukung bentrok dengan polisi di beberapa titik di sepanjang jalan. Setidaknya tujuh petugas polisi dan empat demonstran tewas dan banyak yang terluka di kedua sisi.
Kekerasan meletus sehari setelah pemerintah Perdana Menteri Imran Khan menolak permintaan kelompok itu untuk menutup kedutaan Prancis dan mengusir utusan Prancis.
Kamal Hyder dari Al Jazeera, melaporkan dari Islamabad, mengatakan negosiasi berlangsung hingga larut malam dan berlangsung lebih dari 12 jam.
Rawalpindi dan Islamabad telah terputus dari seluruh negeri sejak protes dimulai.
“Protes ini telah menyebabkan kerugian ratusan juta dolar,” kata Hyder. Kerusakan ekonomi dari demonstrasi, yang terjadi di sepanjang jalan raya tersibuk di Pakistan, termasuk kargo yang disita oleh kelompok tersebut dan digunakan sebagai penghalang jalan.
“Rakyat Islamabad telah menghela nafas lega. Semua orang sekarang akan menunggu untuk melihat bagaimana kesepakatan ini akan dilaksanakan,” tambahnya.
Hukum penistaan
Komite Keamanan Nasional berjanji pada Jumat untuk menindak keras TLP yang dilarang jika protes kekerasan berlanjut. Menteri Penerangan Fawad Chaudhry mengatakan Rizvi tidak dapat dibebaskan tanpa mengikuti proses peradilan dan para pengunjuk rasa harus kembali ke rumah.
Demonstrasi telah menambah tekanan pada pemerintah karena bergulat dengan krisis keuangan kronis dan inflasi spiral yang telah menekan pendapatan rumah tangga dengan keras.
Partai Rizvi menjadi terkenal dalam pemilu 2018 Pakistan, berkampanye pada satu isu membela hukum penistaan negara, yang menyerukan hukuman mati bagi siapa saja yang menghina Islam.
Pada Oktober 2020, Presiden Prancis Emmanuel Macron mencoba membela karikatur Nabi Muhammad sebagai kebebasan berekspresi. Rizvi menanggapi dengan menyerukan para pendukungnya untuk menggelar protes anti-Prancis.
Komentar Macron muncul setelah seorang pemuda Muslim memenggal seorang guru sekolah Prancis yang menunjukkan karikatur di kelas. Gambar-gambar itu diterbitkan ulang oleh Charlie Hebdo untuk menandai pembukaan persidangan atas serangan mematikan tahun 2015 terhadap penerbitan karikatur asli. (haninmazaya/arrahmah.com)
