BAGHDAD (Arrahmah.id) – Dalam sebuah langkah yang tidak biasa, pemerintah Irak meminta pendapat warganya mengenai kelanjutan penyebaran koalisi anti-ISIS yang dipimpin oleh Amerika Serikat di negara tersebut.
Pemerintah mengirimkan pesan teks ke ponsel mereka sehingga mereka dapat menjawab apakah mereka mendukung atau menentang kelanjutan pengerahan pasukan tersebut, lansir Asharq al Awsat (9/1/2024).
Langkah ini dilakukan beberapa hari setelah seorang pemimpin milisi terkemuka terbunuh oleh serangan AS.
Serangan di Baghdad menargetkan Mushtaq Taleb al-Saidi, seorang pemimpin Harakat al-Nujaba yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan-serangan terhadap personil AS di Irak dan Suriah, demikian ungkap Pentagon pekan lalu.
Pasukan Mobilisasi Populer, atau PMF, sebuah koalisi milisi yang secara nominal berada di bawah kendali militer Irak, mengatakan bahwa wakil kepala operasinya di Baghdad, yang diidentifikasi sebagai Abu Taqwa, telah terbunuh “sebagai akibat dari agresi Amerika yang brutal.”
Sejak perang Israel-Hamas dimulai pada Oktober, militer AS telah diserang setidaknya 100 kali di Irak dan Suriah, biasanya dengan menggunakan roket dan pesawat tak berawak.
Amerika Serikat memiliki 2.500 tentara di Irak dan 900 tentara di negara tetangganya, Suriah, yang difokuskan untuk mencegah kebangkitan ISIS.
Pembunuhan Abu Taqwa memicu kemarahan di antara partai-partai Syiah yang beraliansi dengan Iran dan faksi-faksi bersenjata yang menuntut penarikan mundur pasukan Amerika Serikat dari Irak.
Segera setelah pembunuhan Abu Taqwa, pemerintah mengumumkan bahwa mereka membentuk sebuah komite untuk mempersiapkan penutupan misi koalisi internasional di negara tersebut.
“Pemerintah menetapkan tanggal dimulainya komite bilateral untuk menyusun rencana mengakhiri kehadiran pasukan koalisi internasional di Irak secara permanen,” demikian pernyataan dari kantor perdana menteri.
Komite ini akan mencakup perwakilan dari koalisi militer, kata seorang pejabat pemerintah.
Terdapat berbagai pendapat di Irak mengenai survei melalui pesan singkat ini. Beberapa pihak percaya bahwa hal ini bertujuan untuk menenangkan faksi-faksi pro-Iran, sementara pihak lain menganggap hal ini tidak ada gunanya dan tidak akan membawa perubahan apapun di lapangan.
Yang lain percaya bahwa survei ini bertujuan untuk mendukung pemerintah dengan menunjukkan bahwa pemerintah peduli dengan apa yang dipikirkan oleh rakyat dan bahwa pemerintah tidak mengambil “keputusan yang menentukan secara sepihak.”
Mantan diplomat dan duta besar Dr. Ghazi Faisal mengatakan bahwa tampaknya pemerintah menghindari berpaling ke parlemen untuk membahas penarikan pasukan internasional sesuai dengan kemitraan strategis dan perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara Baghdad dan Washington. (haninmazaya/arrahmah.id)