LONDON (Arrahmah.com) – Pegiat perdagangan senjata telah menyeret pemerintah Inggris ke pengadilan atas kelalaiannya untuk menangguhkan atau mencabut izin ekspor peralatan militer ke “Israel”.
Pengacara yang mewakili Campaign Against Arms Trade (CAAT) telah mengatakan kepada Department for Business, Innovation and Skills (BIS) bahwa kegagalan untuk membekukan izin ekspor senjata adalah tindakan melanggar hukum karena ada risiko bahwa peralatan militer tersebut akan digunakan dalam agresi di Gaza.
Andrew Smith, dari CAAT, mengatakan kepada The Guardian: “Tanggapan pemerintah Inggris terhadap pemboman Gaza tidak dapat diterima. Vince Cable [sekretaris bisnis] yang mengawasi review itu telah mengidentifikasi bahwa ada 12 lisensi untuk ekspor senjata yang ia terima yang kemungkinan besar telah digunakan dalam pertempuran di Gaza Gaza. Cable pada saat itu bahkan menolak untuk menangguhkan izin-izin tersebut, dan mengatakan bahwa ia hanya akan melakukannya jika kekerasan terus berlanjut. [Kenyataannya] kekerasan terus berlanjut, yang menyebabkan banyak orang meninggal, namun ia gagal untuk menindaklanjuti kata-katanya.”
Rosa Curling dari biro hukum Leigh Day, yang bertindak untuk CAAT, mengatakan kepada The Guardian: “Keputusan yang diambil oleh BIS untuk tidak menangguhkan atau mencabut ke 12 izin yang ada merupakan bentuk pelanggaran hukum. Pengkajian terhadap izin-izin tersebut yang dilakukan oleh departemen itu adalah cacat karena menggunakan pertimbangan apakah senjata tersebut telah digunakan dalam “pertempuran besar. ini sangat terlambat.”
“Kriteria perizinan sangat jelas – bahwa izin harus dicabut jika ada resiko yang jelas bahwa peralatan militer itu dapat digunakan dalam pelanggaran hukum internasional atau penindasan di dalam negeri. Ini yang harus dinilai pada saat keputusan lisensi itu dibuat. Pemerintah sekarang harus melihat ini secara urgensi dan mematuhi hukum ekspor senjata untuk memastikan bahwa senjata Inggris tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional.”
Ada banyak seruan untuk mengembargo senjata-senjata itu sejak “Israel” melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza, termasuk seruang yang disuarakan oleh Amnesty, Deputi PM Nick Clegg, dan Trades Union Congress.
Pada Agustus, ketua komite parlemen yang bertugas untuk mengawasi persenjataan Inggris menulis surat kepada menteri luar negeri untuk meminta rincian dari setiap ekspor militer yang mungkin telah digunakan oleh tentara “Israel” selama invasi atas Gaza.
(ameera/arrahmah.com)
