Pemerintah Aghanistan menyatakan akan mengkaji ulang keberadaan pasukan koalisi pimpinan AS, karena keberadaan mereka dianggap telah menyebabkan ratusan warga sipil tak berdosa tewas akibat operasi-operasi militer yang dilakukan pasukan koalisi.
Persoalan ini dibahas dalam rapat kabinet rutin pemerintah Afghanistan, Selasa (26/8). Para anggota kabinet mengungkapkan “keprihatinan mereka yang mendalam melihat banyak warga sipil yang menjadi korban” dalam berbagai insiden serangan udara yang dilakukan pasukan koalisi di sejumlah wilayah Aghanistan. Mereka mendesak militer AS menghentikan operasi-operasi serangan udaranya, menghentikan penangkapan dan penyerbuan ilegal ke rumah-rumah warga.
Untuk itu, rapat kabinet hari ini memutuskan, menugaskan menteri luar negeri dan menteri pertahanan Aghanistan untuk melakukan negosiasi dengan para pejabat tinggi pasukan koalisi, terutama terkait dengan “wewenang dan tanggung jawab” pasukan koalisi terhadap rakyat Afghanistan.
“Kehadiran pasukan internasional di Aghanistan harus dikaji lagi melalui kesepakatan yang saling menguntungkan. Wewenang dan tanggung jawab pasukan internasional di Afghanistan mesti diatur sesuai ‘status kesepakatan tentang pasukan internasional’ yang sejalan dengan hukum di Afghanistan dan hukum internasional, ” demikian salah satu hasil rapat kabinet.
Disebutkan pula, “Serangan-serangan udara dengan target rakyat sipil, penyerbuan ke rumah-rumah tanpa kordinasi dan tindakan penangkapan terhadap rakyat sipil Afghanistan harus dihentikan.”
Dalam pernyataan hasil rapat kabinet juga ditegaskan bahwa pemerintah Afghanistan sudah berulang kali membahas tentang persoalan tersebut dengan pasukan koalisi pimpinan AS. “Sayangnya, sampai sekarang, permintaan kami tidak digubris, meski makin banyak rakyat sipil termasuk anak-anak dan perempuan yang kehilangan nyawa akibat serangan-serangan udara pasukan koalisi, ” demikian pernyataan jajaran kabinet Afghanistan.
Sumber-sumber di Afghanistan mengatakan, desakan dan resolusi dari kabinet Aghanistan menunjukkan makin memburuknya hubungan pemerintah Afghanistan dengan pasukan koalisi. Sebelum ini, Presiden Afghanistan Hamid Karzai mengeluarkan pernyataan keras terhadap pasukan AS yang melakukan “operasi serangan sepihak” di berbagai tempat di Aghanistan.
Serangan-serangan pasukan koalisi AS yang belakangan ini lebih sering salah sasaran, sehingga menimbulkan korban jiwa di kalangan rakyat sipil, juga membuat rakyat Aghanistan marah. Sebuah komisi pemerintah Aghanistan dalam laporannya menyebutkan bahwa lebih dari 90 orang rakyat sipil, kebanyakan dari mereka anak-anak dan perempuan, terbunuh dalam serangan udara pasukan AS di provinsi Herat, hari Jumat kemarin. Sedangkan Komisi Hak Asasi Aghanistan dalam laporannya pekan lalu menyebutkan, sepanjang tahun 2008 ini sekitar 900 warga sipil tewas akibat ulah pasukan koalisi AS.
Saat ini, ada kurang lebih 70.000 pasukan AS di Afghanistan, yang mulai kedodoran menghadapi perlawanan dari musuh mereka, kelompok mujahidin Taliban. Komandan NATO mengatakan aksi-aksi perlawanan terus meningkat dari tahun ke tahun dan area perlawanannya sudah meliputi 50 persen wilayah Aghanistan. (Hanin Mazaya/Eramuslim)
