SEMARANG (Arrahmah.com) – Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan sebuah ormas kontroversial Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang dakwah, pendidikan, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, kedaulatan pangan, dan menjaga tegaknya NKRI.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih. Ketua umum PBNU, Said Agil Siradj mengatakan, dengan adanya kesepakatan itu nantinya bisa membawa bangsa untuk menghadapi era globalisasi yang keras.
“Bangsa ini kalau tidak bersatu ya sudah. Kita ini memasuki era globalisasi yang sangat keras,” kata Said usai acara penandatanganan MoU di Ketileng, Semarang, Minggu (14/10/2012) seperti dilansir detikcom.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII, Abdullah Syam mengatakan, apa yang ia sebut sebagai radikalisme dan dianggap selama ini menjadi penyebab adanya tindakan terorisme sebenarnya, ia klaim tidak ada dalam ajaran agama. Kemungkinan paham tersebut justru datang dari luar agama. Oleh sebab itu salah satu poin dari MoU tersebut adalah dakwah deradikalisasi.
“Dari konsep Islam tidak ada radikal, proses radikalisasi itu datang justru dari eksternal. Oleh sebab itu perlu kita kembalikan, perlu suatu dakwah. Tapi kita tidak bisa sendri, oleh karena itu kita mengajak pihak yang terkait, kita gagas salah satunya dengan NU,” terang Abdullah.
Ia menambahkan, pihaknya akan memperluas wilayah dakwah dan sosialisasi hingga kecamatan bahkan kelurahan. “Kita setuju sekali ada kerjasama ini untuk menghadapi masalah bangsa,” imbuh Abdullah.
Rencananya kerjasama tersebut tidak hanya di Jawa Tengah namun juga berbagai daerah di Indonesia. Selain penandatangan MoU, dalam acara tersebut dilaksanakan juga peresmian kantor DPW LDII Provinsi Jawa Tengah yang berdiri di lahan seluas 11 ribu meter persegi di Jl. Ketileng Raya 1 Semarang. (bilal/arrahmah.com)
