JAKARTA (Arrahmah.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana akan memberikan label Halal dan Jujur bagi produk-produk yang dikonsumsi oleh warga nahdliyin. Rencana tersebut hasil dari acara Rembug Nasional Saudagar NU 2012 beberapa waktu lalu.Keputusan tersebut diyakini tidak akan berbenturan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Kita akan komunikasikan dengan MUI dan menjelaskan maksud dari pelabelan Halal dan Jujur oleh PBNU,” kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Abdul Kholik dikonfirmasi terkait rekomendasi dari piagam Surabaya, Selasa (31/1).
BacaJuga
Dia mengakui, apabila pembahasan pelabelan Halal dan Jujur digelar bersamaan dengan Expo NU yang dihelat di Grand City, Surabaya, kemarin, pihaknya memprediksi akan terjadi perdebatan yang alot.
Masalah tersebut akhirnya disepakati dengan keputuskan dalam Piagam Surabaya. Alasannya pencantuman label Halal pada produk-produk yang beredar di masyarakat saat ini-kurang greget, sebab tidak memiliki basis massa yang fanatik dan tingkat kepatuhan konsumen NU sangat kurang.
Tetapi jika pemberian label halal dari NU, diperkirakan puluhan juta warga nahdliyin akan lebih yakin mengonsumsi produk tersebut.
“Sebenarnya ini strategi marketing. Kalau warga NU mengimbau akan lebih menggigit, Insya Allah tidak akan terjadi benturan dengan pelabelan Halal dari MUI,” tuturnya.
Senada dengannya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, permintaan datang dari kelompok pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) dan para konsumen. Saat ini PBNU masih mengkaji berbagai produk sebelum diberi label.
“Untuk gedung laboratorium kita sudah punya di Bogor. Kita juga akan libatkan (Lembaga) Bahtsul Masail untuk mengkaji halal haram suatu produk,” kata Kiai Said dalam rilisnya senin(30/1).
Said menambahkan, keputusan menerbitkan label halal dan jujur tidak dimaksudkan untuk menyaingi MUI. NU hanya ingin menjalankan hal tersebut sesuai keinginan masyarakat, khususnya Nahdliyin, baik dari kalangan pengusaha atau konsumen pengguna produk makanan dan jasa.
“Kita tidak mengajak mereka bersaing. Tapi tidak tahu kalau ternyata mereka merasa tersaingi,” ujar Said.
Menurut Said, NU tidak takut disebut menyerobot lahan MUI. Hingga saat ini permintaan memang ada dan tinggal menunggu kesiapan NU untuk melaksanakannya.
“Di Cina ada lebih dari seribu merek dagang yang dikelola pengusaha muslim dan mereka lebih yakin jika NU yang memberikan label halal. Dari dalam negeri tentunya juga banyak,” tandasnya.
Sebelumnya Ketua Umum Himpunan Pengusaha Nahdliyin, Abdul Malik, mengatakan labelisasi itu akan dititikberatkan pada kejujuran. Artinya seperti berat produk yang dijual apakah sudah benar-benar sesuai dengan timbangan. Kemudian kualitas produk apakah benar-benar terjamin dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk labelisasi Halal kemungkinan besar akan menggandeng dengan pihak-pihak yang terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. (bilal/dbs/arrahmah.com)
