DHAKA (Arrahmah.com) – Pengungsi Rohingya masih belum diizinkan untuk kembali ke Myanmar, kata komisaris tinggi PBB untuk pengungsi kepada Dewan Keamanan PBB.
Menurut Filippo Grandi, “kondisi di Myanmar belum kondusif” bagi 66.000 orang Rohingya untuk kembali ke rumah.
Para pengungsi tersebut melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh setelah pihak berwenang Myanmar melancarkan tindakan keras di negara bagian Rakhine utara Agustus lalu.
“Hal yang menyebabkan mereka mengungsi belum diatasi, dan kami masih belum melihat kemajuan substantif dalam penanganan isu pengecualian dan penyangkalan hak-hak warga Muslim-Rohingya yang telah berlangsung puluhan tahun, yang mengakar pada masalah kewarganegaraan mereka,” tambahnya, lansir Al Jazeera, Rabu (14/2/2018).
Grandi juga mengatakan bahwa pejabat UNHCR tidak memiliki akses ke Rakhine, di mana ratusan desa telah dibakar oleh militer Myanmar.
“Akses kemanusiaan, seperti yang Anda dengar, tetap sangat terbatas. UNHCR tidak memiliki akses ke wilayah-wilayah yang terkena dampak di bagian utara negara bagian Rakhine, di luar kota Maungdaw, sejak Agustus 2017, dan akses kami di pusat Rakhine juga telah dibatasi,” ungkapnya.
“Kehadiran dan akses UNHCR di seluruh negara bagian itu sangat penting untuk memantau kondisi perlindungan, menyediakan informasi yang independen kepada para pengungsi, dan menemani mereka kembali dan kapan mereka akan kembali.”
Grandi mengakui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan rakyat Bangladesh untuk menampung pengungsi Rohingya, namun ia memperingatkan bahwa kondisi ratusan ribu pengungsi harus diperbaiki terutama menghadapi musim hujan pada bulan Maret.
“Kami sekarang berlomba dengan waktu karena kondisi darurat yang tidak menentu. Kami memperkirakan bahwa ada lebih dari 100.000 pengungsi yang tinggal di daerah yang rawan banjir atau tanah longsor. Puluhan ribu pengungsi yang sangat rentan harus segera dipindahkan,” ujar Grandi.
(ameera/arrahmah.com)
