DHAKA (Arrahmah.com) – PBB mengatakan proses verifikasi Rohingya di Bangladesh akan mempermudah pencarian solusi bagi sekitar 900.000 warga Rohingya yang telah melarikan Myanmar ke Bangladesh, lapor Daily Star pada Sabtu (7/7/2018).
“Pada akhirnya, diharapkan verifikasi ini akan membantu menemukan solusi bagi para Rohingya,” wakil juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Farhan Haq mengatakan kepada wartawan dalam pengarahan reguler di markas PBB pada Jumat (6/7).
UNHCR, badan pengungsi PBB, mulai memverifikasi Rohingya di Bangladesh, bersama dengan pemerintah Bangladesh.
Proses enam bulan ini akan membantu mengkonsolidasikan basis data terpadu untuk tujuan perlindungan, manajemen identitas, dokumentasi, penyediaan bantuan dan statistik kependudukan, kata Farhan.
Sebagian besar dari Muslim Rohingya mengungsi sejak Agustus lalu dalam apa yang dikenal sebagai salah satu keadaan darurat pengungsian terbesar dan paling cepat berkembang di wilayah ini dalam beberapa dasawarsa.
“Data biometrik, termasuk scan mata dan sidik jari serta foto-foto, digunakan untuk mengkonfirmasi identitas individu untuk semua pengungsi di atas usia 12 tahun,” katanya.
Pada akhir proses, para pengungsi diberikan kartu identitas dan kartu ini akan menandai pertama kalinya mereka memiliki dokumen identitas individu, katanya.
Sekjen PBB Antonio Guterres dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim baru-baru ini mengunjungi kamp-kamp Rohingya di Bangladesh.
Farhan mengatakan Guterres, selama kunjungannya di Bangladesh, menyentuh berbagai topik dengan lawan bicaranya.
Sebelumnya, kantor UNHCR di Dhaka mengatakan mereka bekerja sama dengan pemerintah Bangladesh untuk melakukan latihan verifikasi untuk manajemen identitas dan dokumentasi pengungsi Rohingya yang telah melarikan diri dari Myanmar.
Latihan verifikasi akan membantu mengkonsolidasikan basis data terpadu untuk keperluan manajemen identitas, dokumentasi, perlindungan, penyediaan bantuan, statistik populasi dan solusi, katanya.
Kartu identitas berbahan plastik dan berukuran kartu kredit, yang berisi sejumlah fitur anti-penipuan, ini dikeluarkan bersama oleh Pemerintah Bangladesh dan UNHCR dan akan memberikan perlindungan dan akses ke bantuan di Bangladesh.
“Latihan ini merupakan langkah besar ke depan untuk menetapkan identitas hukum pengungsi Rohingya dari Myanmar,” kata Kevin J Allen, Kepala Operasi UNHCR di Cox’s Bazar.
“Hal ini membuat jelas bahwa Rohingya ada, bahwa hak mereka harus dihormati dan bahwa kita berkomitmen untuk meletakkan fondasi untuk solusi.”
Proses ini akan melibatkan sekitar 150 kru UNHCR dan staf mitra serta pejabat pemerintah dan penggerak masyarakat.
“Verifikasi ini akan membantu pemerintah dan lembaga-lembaga untuk merencanakan bantuan kami dengan lebih baik, menghindari duplikasi layanan, dan memastikan bahwa semua keluarga yang terdaftar menerima bantuan,” kata Mohammad AbulKalam, Komisaris Pengungsi dan Repatriasi Bangladesh.
Verifikasi juga akan memainkan peran kunci dalam memverifikasi identitas pengungsi, menetapkan bahwa mereka telah mengungsi dari Myanmar, dan memungkinkan mereka untuk menggunakan hak mereka untuk kembali secara sukarela ke negara mereka ketika aman bagi mereka untuk melakukannya, kata UNHCR. (Althaf/arrahmah.com)
