![Foto-foto warga Suriah yang ditahan atau dihilangkan dipajang oleh Lembaga Families for Freedom, sebagai bagian dari protes, di depan pengadilan di Koblenz, pada 2 Juli 2020. [Foto : Alexander Suttor]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/07/PBB-Bentuk-Badan-Pencari-130.000-Orang-yang-Hilang-Dalam-Revolusi-Suriah.webp?fit=1920%2C1080&ssl=1)
NEW YORK (Arrahmah.id) — Majelis Umum PBB menyetujui resolusi yang akan membentuk badan independen untuk menentukan apa yang terjadi pada lebih dari 130.000 orang hilang akibat konflik di Suriah.
Dilansir Al Jazeera (30/6/2023), resolusi yang merupakan respons penting terhadap permohonan keluarga korban, diadopsi pada Kamis (29/6) oleh badan dunia beranggotakan 193 negara itu dengan 83 suara mendukung, 11 menentang, dan 62 abstain.
Negara yang menentang adalah Suriah, yang mengatakan tidak akan bekerja sama dengan lembaga baru tersebut. Rusia, Tiongkok, Belarusia, Korea Utara, Kuba, dan Iran juga memilih tidak mendukung.
Resolusi yang dipelopori Luksemburg mencatat, setelah 12 tahun pertempuran di Suriah “hanya sedikit kemajuan yang dicapai dalam meringankan penderitaan keluarga dengan memberikan jawaban atas nasib dan keberadaan semua orang yang hilang”.
Resolusi tersebut mengesahkan pembentukan Lembaga Independen Orang Hilang di Republik Arab Suriah, di bawah naungan PBB, “untuk mengklarifikasi nasib dan keberadaan semua orang hilang … dan untuk memberikan dukungan memadai kepada para korban, penyintas, dan keluarga mereka yang hilang” .
Menurut resolusi tersebut, para korban, penyintas, dan keluarga orang hilang harus diwakili dalam badan baru yang akan berpedoman pada prinsip-prinsip termasuk “jangan menyakiti”, ketidakberpihakan, transparansi, dan kerahasiaan sumber dan informasi.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres harus menyajikan kerangka acuan untuk lembaga baru tersebut dalam waktu 80 hari kerja dan mengambil langkah-langkah untuk segera membentuk badan tersebut dan menjalankannya.
Human Rights Watch yang berbasis di New York mengatakan organisasi baru itu perlu memiliki alat yang tepat untuk melakukan tugasnya.
“Negara-negara anggota PBB harus memastikan bahwa lembaga baru ini memiliki staf dan sumber daya yang diperlukan untuk menentukan apa yang terjadi pada ribuan orang yang hilang selama 12 tahun konflik Suriah,” kata Louis Charbonneau, direktur PBB kelompok tersebut, dalam sebuah pernyataan.
Pemberontakan yang berubah menjadi konflik perang saudara di Suriah yang kini memasuki tahun ke-13, telah menewaskan hampir setengah juta orang dan menelantarkan setengah dari populasi sebelum perang yang berjumlah 23 juta jiwa.
Komisi Internasional untuk Orang Hilang mengutip perkiraan PBB bahwa pada 2021 lebih dari 130.000 warga Suriah hilang akibat konflik tersebut. Dalam perang Suriah selama 12 tahun, pemerintah Suriah tidak bekerja sama dengan badan internasional mana pun yang mencari orang hilang. (hanoum/arrahmah.id)
