![[Foto : Nation Thailand]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2021/12/PBB-Akan-Terbitkan-Laporan-Penganiayaan-Cina-Terhadap-Uighur-Di-Xinjiang.jpg?fit=800%2C450&ssl=1)
JENEWA (Arrahmah.com) — Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang menyelesaikan penilaiannya tentang situasi dan dugaan pelanggaran di wilayah Xinjiang, Cina.
Menurut laporan yang akan diungkap, orang-orang Uighur diduga telah ditahan secara tidak sah, dianiaya dan dipaksa bekerja, kata seorang juru bicara PBB, seperti dilansir Reuters (11/12/2021).
BacaJuga
Rupert Colville mengatakan kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia berharap untuk mempublikasikan laporannya dalam beberapa pekan mendatang.
Menurutnya, saat ini ‘tidak ada kemajuan nyata; dalam pembicaraan jangka panjang dengan pejabat Cina tentang kunjungan yang diusulkan.
Sebelumnya pada Jumat, pengadilan pengacara dan juru kampanye yang berbasis di Inggris mengatakan Presiden Cina Xi Jinping memikul tanggung jawab utama atas apa yang dikatakannya sebagai genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan penyiksaan terhadap Uighur dan anggota minoritas lainnya di wilayah Xinjiang.
Cina menolak pengadilan, yang tidak memiliki kekuatan sanksi atau penegakan, sebagai ‘lelucon’.
“Pengadilan Uighur telah mengungkap lebih banyak informasi yang sangat mengganggu sehubungan dengan perlakuan terhadap Uighur dan etnis minoritas Muslim lainnya di Xinjiang,” kata Colville dalam briefing PBB di Jenewa.
“Tentu saja kami juga mengidentifikasi pola penahanan sewenang-wenang dan perlakuan buruk di lembaga-lembaga, praktik kerja paksa dan erosi hak-hak sosial dan budaya secara umum,” katanya.
Misi Cina untuk PBB di Jenewa, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Sabtu, mengatakan pihaknya telah sering menyampaikan undangan ke PBB untuk ‘kunjungan persahabatan’.
“Namun, kunjungan ini sama sekali tidak akan menjadi apa yang disebut ‘penyelidikan’ di bawah praduga bersalah,” katanya.
“Jika kantornya hanya tertarik pada manipulasi politik pasukan anti-Cina di AS dan Barat maka ini akan menimbulkan keraguan serius atas ketidakberpihakannya,” tambahnya.
Dia telah menegosiasikan persyaratan kunjungan semacam itu sejak September 2018, ketika tuduhan pertama kali muncul bahwa sekitar satu juta orang Uighur telah ditahan di kamp-kamp massal.
Temuannya perlu dibagikan dengan pemerintah Beijing sebelum dipublikasikan, kata Colville, seraya menambahkan bahwa dia berharap dalam hitungan minggu. (hanoum/arrahmah.com)
