TUNIS (Arrahmah.id) — Pendukung partai Islam Tunisia Ennahda berdemonstrasi pada Jumat (23/12/2022) di depan Kementerian Kehakiman di Tunis. Mereka mengecam penangkapan salah satu pemimpin seniornya, yang diduga terlibat dalam mengirim warga Tunisia untuk berperang bersama kelompok militan di Suriah.
Para pengunjuk rasa yang menuntut pembebasan mantan Perdana Menteri Ali Larayedh, wakil presiden Ennahda, seperti dilansir AP (24/12), menduga penangkapan ini bermotif politik. Mereka menyebutnya sebagai bagian dari upaya Presiden Kais Saied untuk meminggirkan gerakan rakyat dan mengalihkan perhatian publik dari masalah politiknya.
Protes itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan politik di Tunisia. Hanya 11% pemilih yang hadir untuk putaran pertama pemilihan legislatif pada hari Ahad karena banyak partai dan pemilih memboikot upaya Saied untuk membentuk kembali sistem politik.
Ennahda adalah partai terbesar di parlemen terakhir Tunisia ketika Saied membubarkannya tahun lalu.
Presiden menyerukan pemilihan untuk membentuk badan legislatif baru dengan kekuatan yang lebih lemah, dengan mengatakan itu akan menyelesaikan krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan di negara Afrika Utara itu.
Sehari setelah pemungutan suara, seorang hakim anti-terorisme memerintahkan pemenjaraan mantan Perdana Menteri Ali Larayedh, wakil presiden Ennahdha. Keputusan tersebut terkait dengan kasus yang lebih luas yang melibatkan pejabat Ennahdha lainnya.
Pada demonstrasi hari Sabtu di Tunis, pengunjuk rasa meneriakkan pembebasan Larayedh dan pengunduran diri presiden. Polisi menahan mereka di belakang penghalang logam.
“Fakta bahwa 90% pemilih abstain pergi ke tempat pemungutan suara menandakan penolakan terhadap proses politik yang diprakarsai oleh Presiden Saied. Ini adalah awal dari akhir proses ini,” kata pemimpin Ennahda Noureddine Bhiri kepada Associated Press.
Dia mengatakan bahwa “Saied sekarang tidak memiliki alternatif lain selain mengundurkan diri dan menyerukan pemilihan presiden lebih awal untuk melindungi negara dari ketidakstabilan yang dapat mempengaruhi seluruh wilayah.”
Pejabat Ennahda berjanji untuk mengadakan demonstrasi lebih lanjut di bulan Januari. (hanoum/arrahmah.id)