KHARTOUM (Arrahmah.com) – Jenderal tertinggi Abdel Fattah Al Burhan mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan pemerintahan transisi demokrasi negara Sudan.
Ia juga mengumumkan pembentukan pemerintahan baru setelah tentara menahan para pemimpin sipil pada Senin (25/10/2021).
Pengumuman Jenderal Burhan dalam pidato yang disiarkan televisi muncul setelah militer menahan tokoh-tokoh pemerintah, yang memimpin transisi menuju demokrasi sejak penggulingan presiden otokratis Omar Al Bashir pada April 2019.
“Untuk memperbaiki arah revolusi, kami memutuskan untuk menyatakan keadaan darurat nasional … membubarkan dewan kedaulatan transisi, dan membubarkan kabinet,” kata Burhan.
Pernyataannya muncul saat bentrokan meletus di ibu kota Khartoum.
Tentara menembakkan peluru tajam ke arah orang-orang yang turun ke jalan untuk memprotes kudeta Sudan.
Kerusuhan sebagian besar berpusat di luar markas tentara di ibu kota, beberapa jam setelah tentara menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok, para menteri dalam kabinetnya, dan anggota sipil dewan penguasa Sudan, kata Kementerian Informasi yang dikutip AFP (25/10).
Mereka dibawa pergi setelah menolak mendukung kudeta, katanya di Facebook.
Layanan internet terputus di seluruh Sudan sekitar fajar, dan jalan-jalan utama serta jembatan ke Khartoum ditutup, lalu tentara menyerbu markas besar lembaga penyiaran negara di kota kembar ibu kota Omdurman, kata kementerian itu.
Orang-orang turun ke jalan tak lama setelahnya, membakar ban dan menumpuk deretan batu bata di seberang jalan untuk memblokir mereka sebagai protes terhadap langkah militer, seorang koresponden AFP melaporkan.
“Pasukan militer menembakkan peluru tajam ke pengunjuk rasa yang menolak kudeta militer di luar markas tentara,” lanjut kementerian informasi.
Sekitar belasan orang sejauh ini terluka dalam bentrokan itu, menurut Komite Sentral Dokter Sudan, serikat medis independen. (hanoum/arrahmah.com)
