ISLAMABAD (Arrahmah.id) – Pada 24 April, Pakistan memerintahkan penutupan wilayah udaranya untuk semua maskapai milik atau dioperasikan oleh India, serta segera menghentikan seluruh kegiatan perdagangan dengan negara tetangganya tersebut. Langkah ini diambil setelah India menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Islamabad dan menangguhkan perjanjian terkait penggunaan air dari sistem Sungai Indus.
“Pakistan dengan tegas menolak pengumuman India yang menangguhkan Perjanjian Air Indus… Setiap upaya untuk menghentikan atau mengalihkan aliran air yang menjadi hak Pakistan berdasarkan perjanjian tersebut akan dianggap sebagai Tindakan Perang dan akan direspons dengan kekuatan penuh,” demikian pernyataan dari kantor Perdana Menteri Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif.
Islamabad juga menangguhkan sejumlah perjanjian bilateral penting dan koneksi lintas perbatasan. Pemerintah menyatakan bahwa seluruh visa yang telah diberikan kepada warga negara India di bawah Skema Pengecualian Visa SAARC (SVES) resmi dicabut, dan semua warga India yang saat ini berada di Pakistan melalui skema tersebut, kecuali para peziarah Sikh, diperintahkan untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam.
Langkah-langkah tegas ini merupakan respons atas perintah India pada Rabu malam (23/4/2025), yang menginstruksikan seluruh warga Pakistan yang tinggal di India agar meninggalkan negara itu sebelum 29 April.
Ketegangan meningkat setelah India lebih dulu menangguhkan perjanjian pembagian air dengan Pakistan, menutup pos perbatasan utama, dan menurunkan level hubungan diplomatik, hanya berselang sehari setelah serangan bersenjata yang menewaskan 26 orang di wilayah Kashmir yang dikuasai India.
Serangan yang terjadi pada Selasa sore (22/4) itu diklaim oleh kelompok militan The Resistance Front, yang diyakini memiliki keterkaitan dengan Lashkar-e-Taiba, kelompok yang berbasis di Pakistan.
Wilayah Kashmir sendiri sejak lama menjadi titik panas dalam hubungan India–Pakistan, dengan kedua negara mengklaim hak atas wilayah tersebut. India menuduh Pakistan mendukung aksi teror lintas batas, sementara Pakistan menuduh India melakukan pelanggaran HAM terhadap mayoritas penduduk Muslim di wilayah tersebut.
New Delhi menyatakan bahwa langkah-langkah ini akan tetap diberlakukan “hingga Pakistan secara kredibel dan tak dapat ditarik kembali berhenti mendukung terorisme lintas batas.” Perdana Menteri India, Narendra Modi, juga bersumpah pada Kamis untuk “menghukum siapa pun yang bertanggung jawab, ke ujung dunia sekalipun.”
Pakistan dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan mengadakan pertemuan langka Dewan Keamanan Nasional pada Kamis.
“Tanpa adanya investigasi yang kredibel dan bukti yang dapat diverifikasi, upaya mengaitkan serangan di Pahalgam dengan Pakistan adalah tindakan sembrono, tidak rasional, dan tidak masuk akal,” demikian bunyi pernyataan dari kantor Perdana Menteri. Pernyataan itu juga menegaskan bahwa India “harus menahan diri untuk tidak mengeksploitasi tragedi seperti ini demi kepentingan politik dan bertanggung jawab penuh atas kegagalannya dalam menjaga keamanan warganya.” (zarahamala/arrahmah.id)