![During Bajwa's tenure, the military has been accused by opposition politicians of electoral manipulation, meddling in politics, suspension of civil liberties and muzzling the media [File: Akhtar Soomro/Reuters]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2019/11/6683ab4617b344ba9f5cd1181a2b4cf9_18.jpg?fit=800%2C450&ssl=1)
ISLAMABAD (Arrahmah.com) – Pengadilan tinggi Pakistan telah memberikan perpanjangan enam bulan untuk masa jabatan kepala militer negara itu Jenderal Qamar Javed Bajwa, setelah awalnya memblokir perpanjangan tiga tahun masa jabatannya.
“Kami menyerahkan masalah ini ke parlemen untuk membuat undang-undang terkait hal ini,” kata Hakim Agung Asif Saeed Khosa saat menyampaikan putusan pada Kamis (28/11/2019). Masa Bajwa akan berakhir tengah malam ini.
Kabinet Perdana Menteri Imran Khan menyetujui perpanjangan tiga tahun untuk Bajwa pada bulan Agustus, mengutip memburuknya situasi keamanan nasional di wilayah tersebut atas persaingannya dengan negara tetangga India.
Namun dalam keputusan mengejutkan pada Selasa (26/11), Mahkamah Agung menangguhkan perpanjangan, dengan mengutip serangkaian penyimpangan dan memerintahkan pemerintah dan tentara untuk menghasilkan ketentuan hukum dan argumen rinci tentang alasan di balik tindakan tersebut.
Pemerintah Khan sekarang dapat mengubah undang-undang Pakistan, memungkinkan Bajwa untuk memperoleh masa jabatan lain.
Terlepas dari keputusan tersebut, episode tersebut dapat melemahkan otoritas pemerintah, yang dipimpin oleh partai Khan Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). Pemerintah sipil telah menikmati hubungan baik dengan angkatan bersenjata, berbeda dengan pemerintah sebelumnya saingan utama Khan, Nawaz Sharif.
Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Bajwa, yang telah memimpin militer melalui periode meningkatnya ketegangan dengan India dan tetangga barat Afghanistan.
Keputusan pengadilan yang tiba-tiba untuk menunda perpanjangan Bajwa, dan reaksi pemerintah, telah dicap sebagai “komedi kesalahan” oleh media Pakistan, yang jarang mengkritik militer.
“Ini tanpa diragukan lagi adalah episode paling suram dalam masa pemerintahan PTI sejauh ini,” kata editorial di Dawn, surat kabar berbahasa Inggris terkemuka di negara itu, Kamis (28/11).
“Tentunya ada perwira lain yang mampu memimpin pasukan. Langkah selanjutnya Jenderal Bajwa akan menentukan apakah dia memikirkan dirinya sendiri atau lembaganya.”
Selama masa Bajwa, militer telah dituduh oleh politisi oposisi dari manipulasi pemilihan, campur tangan dalam politik, penangguhan kebebasan sipil, dan pemberangusan media untuk membantu Khan memenangkan kekuasaan tahun lalu. Militer selalu membantah ikut campur dalam politik.
Panglima militer biasanya menjalani masa jabatan tiga tahun. Sejak peran itu dibentuk pada tahun 1972, hanya satu jenderal yang masa jabatannya diperpanjang oleh pemerintah sipil.
Militer Pakistan yang berkuasa telah memerintah negara itu selama lebih dari setengah dari 72 tahun sejarahnya dan menetapkan kebijakan pertahanan dan keamanan. (Althaf/arrahmah.com)
