ISLAMABAD (Arrahmah.com) – Pakistan telah menyetujui rencana untuk merombak pengajaran di madrasah atau sekolah-sekolah agama untuk membawa lembaga-lembaga itu lebih dekat dengan sekolah-sekolah konvensional dan mengekang pengajaran ‘ekstremis’, Menteri Pendidikan Shafqat Mahmood mengatakan pada Jumat (19/7/2019).
Rencana tersebut adalah upaya terbaru untuk mengatasi kekhawatiran yang sudah lama beredar bahwa sekitar 30.000 madrasah di Pakistan menyediakan tempat bagi pengajaran ‘ekstremis’, yang selalu disandingkan dengan Islam kaffah dan disebut berkurikulum kaku serta diklaim gagal mempersiapkan siswa untuk bekerja setelah mereka lulus.
Di bawah rencana itu, disepakati dengan organisasi payung madrasah, Wafaq-ul-madaris, sekolah-sekolah agama akan didaftarkan dan diperkuat dengan pengajaran konvensional dalam mata pelajaran seperti Bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, dan matematika.
#Pakistan has agreed on a plan to overhaul instruction at #madrasas or religious schools to bring the institutions closer into line with conventional schools and curb extremist teaching, Education Minister Shafqat Mahmood said on Friday https://t.co/8kvVFJ2UKv
— Arab News Pakistan (@arabnewspk) July 19, 2019
Mereka akan tetap bertanggung jawab atas pengajaran agama dan sebagai gantinya harus berkomitmen untuk memastikan bahwa pengajaran ‘ekstremis’ bukan bagian dari kurikulum.
“Tidak akan ada pemberitaan pidato kebencian dalam bentuk apa pun terhadap agama atau sekte apa pun,” ujar Mahmood.
Perdana Menteri Imran Khan, menghadapi tekanan internasional yang kuat untuk menekan kelompok-kelompok ‘militan’ yang beroperasi dari wilayah Pakistan, mengumumkan rencana awal tahun ini untuk “mengarusutamakan” madrasah, yang sering dikaitkan dengan ‘industri’ radikalisme serta menyiapkan para pemuda bergabung dengan kelompok-kelompok Islam ‘militan’.
Berbagai upaya serupa telah dilakukan selama bertahun-tahun, kembali ke masa mantan Presiden Pervez Musharraf hampir dua dekade lalu.
https://twitter.com/MohammadFarooq_/status/1152206648338997248?ref_src=twsrc%5Etfw
Menghindari protes keras yang kemungkinan besar muncul dari masyarakat, Mahmood mengatakan pemerintah tidak mencari konfrontasi dengan madrasah, yang seringkali merupakan satu-satunya bentuk pendidikan yang tersedia untuk keluarga tak mampu.
“Kami tidak akan mengambil alih madrasah,” katanya kepada wartawan pada pertemuan di kantornya di Islamabad. “Ini bukan tindakan keras. Kami melihat ini sebagai sarana untuk memfasilitasi.”
Sekolah-sekolah akan tetap independen dari kontrol pemerintah dan sementara dia mengatakan dalam pandangannya bahwa sekolah tidak boleh dikaitkan dengan gerakan politik, tidak akan ada larangan resmi.
“Kami tidak menjadikan ini sebagai prasyarat,” katanya.
Kantor regional dari kementerian pendidikan akan mengawasi pendaftaran dan membantu menyelesaikan sejumlah masalah termasuk meningkatkan standar dan membuka rekening bank untuk madrasah-madrasah yang mengumpulkan dana mereka sendiri dan diatur menurut denominasi tertentu.
Dia mengatakan perubahan itu akan berlaku secara bertahap, dengan kelompok madrasah pertama akan menyelenggarakan ujian tahun depan.
Dengan masalah termasuk menemukan dana untuk merekrut ribuan guru baru dan dorongan yang terpisah tetapi terkait untuk mengembangkan kurikulum nasional yang baru, dia tidak mau memperkirakan jangka waktu.
“Ini tidak akan terjadi dalam sehari,” katanya. (Althaf/arrahmah.com)
