JENEWA (Arrahmah.com) – Seorang pakar hak asasi manusia PBB telah menyatakan kekhawatirannya atas laporan bahwa sebuah batalion tentara telah terbang ke negara bagian Rakhine di barat Myanmar untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan keamanan di wilayah tersebut, UN News Center melaporkan pada Jum’at (11/8/2017).
“Perkembangan ini, yang dilaporkan terjadi kemarin (10/8), adalah penyebab keprihatinan utama,” kata Pelapor Khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di Myanmar, Yanghee Lee, dalam siaran pers dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).
“Pemerintah harus memastikan bahwa pasukan keamanan menahan diri dalam segala situasi dan menghormati hak asasi manusia dalam menangani situasi keamanan di negara bagian Rakhine,” tambahnya.
Di negara bagian Kachin dan Rakhine, sekitar 100.000 dan 120.000 orang, masing-masing, telah kehilangan tempat tinggal selama lebih dari lima tahun menyusul terjadinya konflik komunal antara ummat Buddha dan minoritas Muslim Rohingya.
Lee mengingatkan kembali tuduhan pelanggaran hak asasi manusia serius yang dilakukan melalui operasi pasukan keamanan setelah serangan terhadap tiga fasilitas polisi penjaga perbatasan di Maungdaw dan Rathedaung pada bulan Oktober dan bentrokan lebih lanjut pada bulan November.
“Ada laporan peningkatan insiden yang mempengaruhi penduduk setempat, termasuk pembunuhan enam warga desa Mro pada 3 Agustus,” katanya. (althaf/arrahmah.com)
