![Mobil yang ditumpangi Neno Warisman dihadang sejumlah massa di gerbang Bandara SSK II Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8/2018). [Tribunnews.com]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2018/08/2019GantiPresiden-Riau.jpg?fit=700%2C393&ssl=1)
JAKARTA (Arrahmah.com) – Upaya menggagalkan deklarasi #2019GantiPresiden dengan mempersekusi para aktivitisnya sudah sampai level yang mengkhawatirkan.
ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, persekusi dan pemulangan yang dialami Neno Warisman di Pekan Baru, Riau dan pembubaran massa #2019GantiPresiden di Surabaya menjadi preseden buruk bagi kekebebasan berpendapat yang sudah ‘berdarah-darah’ diperjuangkan pada Reformasi 1998.
Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, negara yang berani mengambil demokrasi sebagai nafas untuk mengelola kehidupannya punya konsekuensi harus mempunyai konstitusi yang memberi ruang seluas-luasnya kepada rakyat untuk melakukan kritik terhadap siapa saja Pemerintah yang sedang berkuasa. Jaminan memberi kritik kepada penguasa inilah yang sebenarnya menjadi inti demokrasi.
“Saya mau bertanya kepada rezim ini, apakah kebebasan berpendapat hanya bagi para pemuji pemerintah saja? Karena ada gerakan yang sama yaitu menginginkan Presiden yang sekarang menjabat dua periode tetapi begitu dilindungi di setiap aktivitasnya,” ujar Senator atau Anggota DPD RI DKI Jakarta ini di Mekkah (26/8/2018).
Menurut Fahira, ekspresi rakyat yang ingin mengganti pemerintahan lewat pemilu dan yang ingin pemerintahan ini lanjut lewat pemilu sama-sama harus dilindungi.
“Namun itu tidak terjadi saat ini,” tandasnya.
Fahira menambahkan, satu-satu cara agar wibawa negara kembali hadir dalam persoalan ini adalah Presiden sebagai pemegang mandat rakyat untuk menjalankan demokrasi di negeri ini menegaskan bahwa aspirasi atau gerakan apapun selama ini tidak melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan wajib dihormati terutama oleh siapa saja dan harus dilindungi keamanan dalam setiap aktivitasnya.
“Tidak ada putusan pengadilan yang melarang #2019GantiPresiden. Artinya gerakan ini legal dan konstitusional. Sebagai pemimpin negara, Presiden harus tegas menjaga nilai-nilai demokrasi. Persekusi dan penghadangan gerakan #2019GantiPresiden sudah mencederai nilai-nilai demokrasi kita. Presiden harus bersuara dan merespon persoalan ini,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.com)
