NIAMEY (Arrahmah.id) – Pemerintahan militer Niger telah memutus pasokan air dan listrik ke Kedutaan Besar Prancis di ibu kota Niamey tanpa mengizinkan pengiriman makanan, menurut beberapa laporan di media sosial pada Ahad (27/8/2023).
Para pemimpin negara tersebut juga telah mengambil tindakan serupa di konsulat Prancis di Zinder, kata laporan tersebut.
Presiden Komite Dukungan Nasional untuk Dewan Nasional Perlindungan Negara (CNSP), Elh Issa Hassoumi Boureima, telah meminta semua mitra pangkalan Prancis di Niger untuk menghentikan semua pasokan air dan listrik serta produk makanan, kata laporan tersebut.
Selain itu, setiap mitra yang terus membantu Prancis dalam proses penyediaan barang dan jasa akan dianggap “musuh rakyat yang berdaulat,” tambah laporan tersebut.
Laporan tersebut muncul setelah batas waktu dua hari yang diberikan oleh pemerintah militer kepada duta besar Prancis untuk meninggalkan negara itu telah berakhir pada Ahad (27/8).
Di tengah ketegangan yang meningkat dalam beberapa pekan setelah tergulingnya Presiden Mohamed Bazoum yang terpilih secara demokratis di negara Afrika Barat, Kementerian Luar Negeri pemerintahan memberi waktu 48 jam kepada Duta Besar Sylvain Itte untuk “meninggalkan wilayah Niger.”
Niger dilanda kekacauan pada tanggal 26 Juli ketika Jenderal Abdourahamane Tchiani, mantan komandan pengawal presiden, memimpin intervensi militer yang menggulingkan Presiden Bazoum.
Prancis melancarkan operasi awal bulan ini untuk mengevakuasi warganya serta warga negara lainnya dari Niamey. (zarahamala/arrahmah.id)
