KAIRO (Arrahmah.com) – Pemerintah Mesir telah meningkatkan kampanye untuk mengekang pengaruh Ikhwanul Muslimin atas masjid, dan mengatakan bahwa pemerintah telah memberi lisensi terhadap lebih dari 17.000 ulama negara itu yang disetujui untuk memberikan khutbah Jum’at untuk mencegah tempat ibadah tersebut jatuh “ke tangan ekstremis”, sebagaimana dilansir oleh Reuters, Jum’at (11/4/2014).
Pihak berwenang Mesir yang didukung militer telah berusaha untuk memperketat kontrol terhadap masjid-masjid di Mesir sejak militer menggulingkan Muhammad Mursi yang berasal dari Ikhwanul Muslimin Juli lalu.
BacaJuga
Semua ulama baru yang disetujui tersebut telah dilatih di Universitas Al-Azhar dan lembaga yang dikelola oleh kementerian wakaf agama, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor perdana menteri pada Kamis (10/4), sebagaimana dilansir oleh Reuters.
“Hal itu adalah untuk memperkuat pengawasan kementerian terhadap masjid di seluruh Mesir sehingga masjid-masjid tersebut tidak jatuh ke tangan ‘ekstremis’ dan yang tidak memenuhi syarat dan untuk mencegah masjid digunakan untuk tujuan partai atau sektarian”, klaimnya.
Pernyataan pemerintah mengatakan bahwa kementerian wakaf agama telah mengambil “langkah besar” untuk mengatasi kekurangan pengkhutbah yang memenuhi syarat.
Sekitar 12.000 pengkhutbah yang tidak disetujui oleh negara telah dilarang untuk berkhutbah tanpa memberikan jangka waktu. September lalu, kementerian wakaf agama mengatakan bahwa ia bermaksud untuk melarang 55.000 ulama yang tidak berlisensi.
Pemerintah telah menindak keras Ikhwanul Muslimin, gerakan politik yang mendorong Mursi berkuasa dalam pemilihan presiden 2012. Pemerintah telah menyatakan Ikhwanul Muslimin, partai paling terorganisir di Mesir sampai musim panas lalu, sebagai organisasi “teroris”.
Ikhwanul Muslimim membantah keterlibatan Ikhwanul Muslimin dalam kampanye serangan mematikan yang kebanyakan menargetkan pasukan keamanan sejak Mursi digulingkan.
(ameera/arrahmah.com)
