DAMASKUS (Arrahmah.id) – Kepala Komisi Perundingan Tinggi Suriah, Badr Jamous, mengatakan pada Rabu (7/6/2023) bahwa oposisi “siap untuk bernegosiasi” dengan Damakus dalam semua masalah.
Jamous mengatakan kepada outlet Rusia Sputnik bahwa platform oposisi Suriah siap untuk terlibat dengan rezim Suriah berdasarkan resolusi PBB 2254, yang menentukan solusi politik untuk konflik Suriah.
BacaJuga
Pernyataan Komisi datang ketika negara-negara Arab semakin menormalkan hubungan dengan rezim Suriah, mengakhiri 12 tahun isolasi regional.
Arab Saudi memimpin tugas reintegrasi diplomatik Damaskus, memastikan bahwa Presiden Suriah Bashar Asad hadir di konferensi Liga Arab pada 19 Mei.
Meningkatnya penerimaan rezim Suriah telah menimbulkan pertanyaan tentang peran yang akan dimainkan oleh oposisi Suriah jika kehilangan dukungan dari pendukung internasional sebelumnya, seperti Arab Saudi.
“Koalisi Nasional harus selalu menekankan komitmennya terhadap resolusi PBB, dan [setiap] kemungkinan konsesi adalah yang sesuai dengan resolusi tersebut,” kata Hazem Nahar, seorang penulis politik Suriah dan pemimpin redaksi Majalah Rowaq Maysaloon, kepada The New Arab.
Banyak anggota Komisi berada di antara Ankara dan Riyadh, kedua negara tersebut telah menyatakan kesediaannya untuk melakukan normalisasi dengan rezim Asad.
Ketergantungan mereka pada para pendukung ini telah menimbulkan pertanyaan tentang kemandirian dan kemampuan mereka untuk bernegosiasi atas nama rakyat Suriah.
“Koalisi Nasional Suriah telah berubah menjadi kartu untuk dimainkan oleh negara-negara. Kurangnya kemerdekaan telah mengasingkan warga Suriah, mereka tidak melihatnya sebagai perwakilan mereka, tetapi dari Turki,” jelas Nahar.
Namun, meskipun sikap regional berubah 180 derajat terhadap rezim Asad, oposisi Suriah dan negara-negara seperti AS belum mengubah nada mereka dalam mencapai solusi politik untuk krisis Suriah.
“Awal dari apa yang disebut upaya normalisasi dengan rezim … tidak dan tidak akan mempengaruhi posisi oposisi Suriah yang diwakili oleh Komisi,” Ahmad al-A’srawi, anggota kelompok oposisi Komite Konstitusi Suriah mengatakan kepada TNA.
Al-A’srawi mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa oposisi Suriah tidak boleh mengubah posisi negosiasinya, meskipun ada perubahan dalam dinamika regional.
“Tuntutan utama oposisi adalah perubahan demokrasi nasional dan transisi politik berdasarkan referensi PBB… terutama resolusi 2254, sebagai peta jalan proses negosiasi politik,” tambahnya. (zarahamala/arrahmah.id)
