MUSCAT (Arrahmah.com) – Oman telah mengirim duta besar ke Suriah, menjadi negara Teluk Arab pertama yang melakukannya setelah mereka menurunkan atau menutup misi di Damaskus pada tahun 2012 karena serangan pemerintah di sana atas protes di awal apa yang berubah menjadi perang.
Oman adalah salah satu negara Arab yang mempertahankan hubungan diplomatik langka dengan pemerintah Suriah Presiden Bashar Assad setelah pemberontakan 2011, meskipun ada tekanan dari Amerika Serikat dan sekutu Teluk lainnya.
Menteri luar negeri Suriah pada hari Minggu (4/10/2020) menerima mandat Duta Besar Oman Turki bin Mahmood al-Busaidy, yang ditunjuk untuk jabatan itu dalam keputusan kerajaan pada bulan Maret, kata kantor berita negara ONA.
Beberapa negara Arab mencari rekonsiliasi dengan Damaskus setelah keuntungan yang menentukan pasukan pro-pemerintah dalam konflik tersebut, yang bertujuan untuk memperluas pengaruh mereka di Suriah dengan mengorbankan Turki non-Arab dan Iran, yang telah mendukung Assad.
Oman, yang dijanjikan Sultan Haitsam ketika mengambil alih kekuasaan pada Januari untuk terus mempertahankan hubungan persahabatan dengan semua negara, tetap membuka kedutaannya, seperti halnya Bahrain.
Uni Emirat Arab membuka kembali misinya ke Damaskus pada akhir 2018 dalam upaya diplomatik ke Assad, dan memiliki kuasa hukum di sana.
UEA adalah salah satu dari beberapa negara kawasan yang mendukung kelompok pemberontak di Suriah, meskipun perannya kurang menonjol dibandingkan Arab Saudi dan Qatar, yang sejauh ini menahan hubungan dengan Damaskus.
Kuwait mengatakan akan membuka kembali misinya di Damaskus jika ada kesepakatan di Liga Arab, yang menangguhkan keanggotaan Suriah pada 2011.
Assad telah memulihkan kendali atas sebagian besar Suriah dengan dukungan dari Rusia bersama dengan Iran, Riyadh dan musuh Abu Dhabi dan kelompok Muslim Syiah yang didukung Iran seperti Hizbullah Libanon.
Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi baru yang bertujuan memotong dana untuk pemerintah Assad dan memperingatkan bahwa siapa pun yang berbisnis dengan Damaskus juga berisiko masuk daftar hitam. (Althaf/arrahmah.com)
