GAZA (Arrahmah.id) – Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu mengumumkan pada Kamis (16/1/2025) bahwa kabinetnya tidak akan bersidang untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata untuk Gaza seperti yang dijadwalkan, menuduh Hamas menarik kembali perjanjian tersebut satu hari setelah diumumkan oleh Qatar dan AS.
“Hamas mengingkari sebagian perjanjian yang dicapai dengan para mediator dan ‘Israel’ dalam upaya untuk memeras konsesi pada menit-menit terakhir. Kabinet ‘Israel’ tidak akan bersidang sampai para mediator memberi tahu ‘Israel’ bahwa Hamas telah menerima semua elemen perjanjian,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan.
BacaJuga
Menanggapi hal tersebut, anggota biro politik Hamas Izzat al-Rishq mengatakan gerakan perlawanan tersebut “berkomitmen” terhadap gencatan senjata yang diumumkan pada Rabu (15/1).
Menurut Perusahaan Penyiaran ‘Israel’ (KAN) dan media vlainnya, Netanyahu telah menunda pengumuman persetujuan kesepakatan tersebut karena krisis politik yang disebabkan oleh ancaman Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk menarik diri dari pemerintahan sebagai protes terhadap kesepakatan tersebut.
Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa Smotrich sedang mempertimbangkan untuk keluar dari koalisi yang berkuasa, dan bahwa beberapa anggota partainya menuntut jaminan dari Netanyahu bahwa perang akan dilanjutkan. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir juga menentang kesepakatan tersebut.
“Kesepakatan yang akan disampaikan kepada pemerintah adalah kesepakatan yang buruk dan berbahaya bagi keamanan nasional Negara ‘Israel’. Terlepas dari kegembiraan yang besar atas kembalinya setiap pria dan wanita yang diculik, kesepakatan itu mengambil kembali banyak pencapaian perang di mana para pahlawan bangsa ini mempertaruhkan nyawa mereka dan akan menelan banyak darah. Kami menentangnya dengan sekuat tenaga,” kata Smotrich di X pada Rabu malam (15/1).
Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani dan Presiden AS Joe Biden mengonfirmasi pada akhir 15 Januari bahwa gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan telah dicapai antara Hamas dan ‘Israel’.
Kesepakatan tiga fase tersebut diharapkan mulai berlaku pada Ahad (19/1), pada waktu yang tidak ditentukan. Perdana Menteri Qatar mengatakan ketentuan tersebut mencakup “mekanisme untuk menindaklanjuti penerapan perjanjian gencatan senjata dan pelanggaran apa pun yang mungkin terjadi.”
Sebelum kesepakatan itu diumumkan, sumber Palestina mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa ‘Israel’ menunda persetujuan perjanjian tersebut dengan tidak memberikan peta yang menguraikan penarikannya dari Gaza dan tidak memberikan rincian tentang mekanisme pertukaran tahanan.
Sejak pengumuman perjanjian pada 15 Januari, setidaknya 71 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 200 terluka dalam serangan ‘Israel’ di Gaza, menurut Pertahanan Sipil di Gaza.
Serangan ‘Israel’ terhadap sebuah sekolah di Gaza utara menewaskan sedikitnya empat orang dan melukai puluhan lainnya pada Kamis sore (16/1). (zarahamala/arrahmah.id)
