![Benjamin Netanyahu (kiri) dilaporkan memihak Bezalel Smotrich (kanan) dalam memberinya wewenang atas urusan sipil dalam Administrasi Sipil. [RONEN ZVULUN/POOL/AFP/Getty]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/01/smotrich.jpg?fit=1155%2C650&ssl=1)
TEL AVIV (Arrahmah.id) – Perdana Menteri “Israel” Benjamin Netanyahu pada Rabu (25/1/2023) mengumumkan dukungannya untuk mengalihkan tanggung jawab atas urusan sipil di Tepi Barat yang diduduki kepada kepala blok Zionisme Religius ekstrem kanan, Bezalel Smotrich.
Smotrich, yang mengatur urusan keuangan dalam pemerintahan sayap kanan Netanyahu, akan memiliki kekuatan untuk mengarahkan agar rumah-rumah Palestina di Area C yang dikelola “Israel”, yang merupakan mayoritas Tepi Barat, dihancurkan.
Pertemuan terjadi pada Rabu (25/1) di mana Netanyahu, Smotrich, Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Kehakiman Yariv Levin hadir, lapor penyiar radio “Israel” Kan.
Smotrich dan Gallant dilaporkan berselisih tentang otoritas di Administrasi Sipil, badan kementerian pertahanan “Israel” yang mengelola Tepi Barat.
Netanyahu memihak Smotrich karena memberinya otoritas atas urusan sipil dalam pemerintahan, menurut laporan itu. Gallant diatur untuk mempertahankan kendali atas kekuatan keamanan.
Gallant dikutip mengatakan pengalihan kekuasaan ke Smotrich berarti “Israel” akan memiliki dua komandan militer.
Tokoh tingkat tinggi dalam militer telah memperingatkan keputusan Netanyahu akan memiliki konsekuensi hukum dan keamanan jangka panjang.
“Jika konfrontasi militer pecah, siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengaturnya: Gallant atau Smotrich?” mantan perdana menteri “Israel” dan pemimpin oposisi saat ini Yair Lapid mengatakan dalam sebuah wawancara dengan radio resmi pada Kamis (26/1).
Benny Gantz, mantan menteri pertahanan negara itu, mengatakan dalam sebuah tweet bahwa “Netanyahu membongkar [tentara “Israel”] menjadi berkeping-keping karena motivasi politiknya, dan secara langsung merusak kesatuan komando”, situs berita The Times of Israel melaporkan.
Netanyahu bertanggung jawab atas pemerintahan koalisi ekstremis yang dipandang luas sebagai pemerintahan paling kanan dalam sejarah “Israel”.
Pada Kamis (26/1), militer “Israel” menewaskan sedikitnya sembilan warga Palestina selama penggerebekan di Jenin.
Ini membuat jumlah total warga Palestina yang dibunuh oleh “Israel” di Tepi Barat yang diduduki tahun ini menjadi 29 orang.
“Serangan “Israel” di Jenin adalah satu lagi dari serangan militer “Israel” yang brutal,” kata duta besar Palestina untuk Inggris Husam Zomlot kepada The New Arab .
““Israel” tertekuk dan rakyat Palestina membutuhkan perlindungan dari negara yang sudah terlalu lama lolos dari pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional yang tak terhitung jumlahnya tanpa konsekuensi apa pun.” (zarahamala/arrahmah.id)
