SURABAYA (Arrahmah.com) – Usulan wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf agar Wali Kota Surabaya Bambang DH segera menutup lokalisasi Dolly dan Jarak direspon positif ketua MUI Jatim KH. Abdussomad Bukhori.
“MUI sangat mendukung ide Wagub Gus Ipul tersebut,” ujarnya ketika dihubungi hidayatullah.com, Selasa (30/3), tadi pagi.
KH. Abdussomad Bukhori lebih jelas mengatakan, sebenarnya pemerintah kota (Pemkot) Surabaya bisa mencontoh Jakarta. Menurutnya, Jakarta saja bisa menutup lokalisasi Kramat Tunggal, kenapa Surabaya tidak bisa.
Apalagi, penduduk Surabaya sekitar 96 persen lebih adalah muslim. Selain keberadaanya menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan sosial, juga merusak citra Islam. “Sebenarnya, kita malu jika disindir-sindir Dolly sebagai lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, terlebih mayoritas penduduknya muslim” terangnya.
Dia menambahkan, MUI sendiri telah lama mengusulkan penutupan tempat itu. Namun, hingga kini, belum mendapat respon serius dari pemkot. Lebih jauh dia mengatakan, penutupan Dolly dan Jarak akan berdampak positif bagi pembangunan kota Surabaya. Sebab, pembangunan ada dua macam; fisik dan non-fisik.
Selama ini, menurutnya, pembangunan fisik kota, seperti reboisasi dan sebagainya berjalan cukup bagus. Namun, pembangunan non-fisik seperti moral belum mendapat porsi signifikan dan hal itu dibuktikan dengan belum ditutupnya lokalisasi Dolly. Dia menambahkan, selama Dolly belum ditutup, maka ancaman degradasi akhlak sangat tinggi.
Dikatan dia, seperti yang sering terjadi, lokalisasi kerap menjadi ajang perbuatan kriminal; trafficking, penjualan narkoba, minuman keras dan sebagainya. Karena itu, tidak dimungkiri jika beradaanya akan berekses negatif bagi pertumbuhan moral masyrakat.
Terlebih, menurutnya, Dolly bukanlah lokalisasi. Dinamakan lokalisasi, jika berada jauh dari pemukiman masyarakat. Sedang Dolly berada di tengah perkampungan masyarakat. Jadi, keberadaanya sangat mengganggu.
Lebih tegas dia mengatakan, pemerintah jangan bersikap paradoks. Satu sisi Dolly dianggap banyak menularkan penyakit HIV/AIDS, tapi keberadaanya tetap dipertahankan.
“Pemerintah harus berbuat yang ril,” tegasnya. Karena itu, dia menghimbau agar pemkot merespon usulan tersebut. “Jangan lagi ada alasan HAM yang menghalangi,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Senin, (29/30), Wagub yang akrab disapa Gus Ipul meminta agar pemkot Surabaya segera menutup lokalisasi Dolly dan Jarak. Karena dua tempat tersebut memiliki risiko penularan HIV/AIDS yang cukup tinggi.
“Saya mendukung jika Pemkot Surabaya mau menutup lokalisasi Dolly,” tambahnya. Karenanya, Gus Ipul meminta kepada otoritas Pemkot Surabaya bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk membuat program pembinaan PSK. Program itu berupa pemberian keterampilan dan modal usaha, sehingga mau beriwirausaha dan mengalihkan profesinya dari PSK.
Data yang dihimpun Puskesmas Putat Jaya yang secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan PSK di lokalisasi Gang Dolly, dari 1.287 PSK Dolly, sekitar 80 persen mengidap infeksi penyakit seks menular. Tahun 2006 tercatat ada 65 pengidap, tahun 2007 ada 95 pengidap, tahun 2008 ada 72 pengidap, dan 2009 ada 46 pengidap. [hidayatullah.com/arrahmah.com]
