JAKARTA (Arrahmah.com) – Pemerhati kesehatan, Iskandar Sitorus mengatakan, jika pimpinan PP Muhammadiyah menilai ada kekeliruan penanganan Covid-19 maka hal tersebut tepat seperti yang disampaikan ketika Covid-19 baru mewabah pada awal Maret 2020 lalu.
Oleh karena itu, menurut Iskandar, jika tidak merujuk pada UU Wabah Penyakit Menular yang artinya garda terdepan untuk penanganan Covid-19 adalah Kementerian Kesehatan, maka penanganan Covid-19 akan berantakan.
BacaJuga
“Artinya PP Muhammadiyah sudah melihat dan mengeluarkan assessment. Patut dicermati Muhammadiyah layak dan pas memberikan pendapat penanganan Covid-19,” tegasnya, sebagaimana dilansir Harian Terbit, Senin (21/9/2020),
Iskandar menuturkan, Muhammadiyah layak memberikan assessment karena hingga saat ini Muhamadiyah memiliki ratusan rumah sakit di seluruh pelosok Indonesia. Sehingga ormas Islam ini ikut berperan di garda terdepan menangani Covid-19.
Oleh karena itu, lanjutnya, usulan PP Muhammadiyah patut dipertimbangkan, dikaji dan diterapkan oleh Presiden Jokowi.
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan bila perlu mengambil alih dan memimpin langsung penanganan COVID-19.
“Agar penanganan COVID-19 lebih efektif, terarah dan maksimal. Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala kinerja dan sinergi antarkementerian yang lemah,” demikian siaran pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ditandatangani Ketua Umum Prof Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Prof Abdul Mu’ti di Yogyakarta, Senin (21/9/2020).
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya Presiden.
Menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah, perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan COVID-19 secara nasional agar keadaan bisa terkendali.
“Penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah Konstitusi agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” bunyi siaran pers tersebut.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah bekerja keras menangani pandemi COVID-19, meskipun belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Di tengah kerumitan permasalahan yang muncul, lanjutnya, kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik.
“Koordinasi dan komunikasi yang lemah menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif,” tulis Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui siaran pers, sebagaimana dilansir Muhammadiyah.or.id.
Muhammadiyah juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan terhadap Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah serta membangun budaya hidup sehat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, tempat ibadah, instansi kerja, dan sebagainya
“Seluruh masyarakat hendaknya menjaga persatuan dan kerukunan dengan tidak memproduksi dan menyebarkan informasi hoaksdan provokatif melalui media apapun, khususnya media sosial,” lanjutnya.
Muhammadiyah juga berpesan agar masyarakat saling peduli dan berbagi, terutama terhadap saudara-saudara yang terkonfirmasi positif dan keluarga korban Covid-19 sebagai wujud ta’awun dan gotongroyong yangmenjadi karakter bangsa Indonesia.
(ameera/arrahmah.com)
