![Seorang wanita Sudan memprotes di luar markas PBB di Khartoum, menyerukan Sekjen PBB di Sudan untuk mundur. [Foto : Ebrahim Hamid/AFP]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2022/06/Minta-Pemimpin-PBB-Dipecat-Warga-Sudan-Gelar-Unjuk-Rasa-di-Kantor-Misi-PBB.webp?fit=1280%2C720&ssl=1)
KHARTOUM (Arrahmah.id) — Ratusan pengunjuk rasa Sudan berkumpul pada Rabu (1/6/2022) di depan misi PBB di ibu kota, Khartoum, untuk menyerukan pemecatan pemimpin utusan PBB.
Para pengunjuk rasa termasuk pendukung kelompok Islam yang kritis terhadap upaya utusan PBB Volker Perthes untuk menyelesaikan krisis politik di negara itu sejak kudeta militer tahun lalu.
“Volker harus pergi hari ini, sebelum besok. Jika tidak, kami akan membuatnya pergi dengan paksa. Kami tidak akan memohon, menulis laporan atau pidato [ke PBB]. Itu akan dengan paksa, dengan kekuatan langsung”, ancam pemrotes Sudan, Mohammed Sayed, dilansir France24 (1/6).
Unjuk rasa itu terjadi saat Dewan Keamanan PBB sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang mandat misi tersebut melampaui 3 Juni.
Banyak yang menuduh utusan itu ikut campur dalam urusan internal Sudan.
“Volker datang untuk melibatkan pihak-pihak [Pasukan Kebebasan dan Perubahan] di masyarakat Sudan. Masyarakat Sudan menentang partai-partai ini. Orang-orang ini bekerja untuk keuntungan mereka sendiri, dan pekerjaan mereka melibatkan pengucilan dan balas dendam. Kami tidak akan berhenti, dan kami tidak akan tenang sampai masalah di Sudan diselesaikan oleh orang Sudan”, kata Ahmed Ali, pemrotes Sudan lainnya.
Misi PBB, bersama dengan Uni Afrika dan blok regional IGAD, telah mendorong untuk memfasilitasi pembicaraan yang dipimpin Sudan untuk menyelesaikan krisis.
Pada hari Minggu, pemimpin militer Abdel Fattah al-Burhan mencabut keadaan darurat yang diberlakukan sejak kudeta untuk mengatur panggung bagi “dialog bermakna yang mencapai stabilitas untuk masa transisi”.
Keputusan itu diambil setelah pertemuan dengan pejabat militer senior yang juga merekomendasikan agar orang-orang yang ditahan di bawah undang-undang darurat dibebaskan. (hanoum/arrahmah.id)
