KHARTOUM (Arrahmah.com) – Setelah lebih dari tiga bulan demonstrasi anti-pemerintah yang dimulai pada Desember lalu, menentang kenaikan harga dan berkembang menjadi tuntutan agar Omar Al-Bashir, pemimpin Sudan yang berkuasa selama tiga dekade untuk mundur, kini militer menggulingkan Bashir dari kekuasaan.
Saat ini, Sudan dipimpin oleh Jenderal Ahmed Awad Ibn Auf di mana pada beberapa pekan lalu Al-Bashir menunjuknya sebagai wakilnya usai membubarkan pemerintahan dan memecat seluruh gubernur.
BacaJuga
Jenderal Ibn Auf pada Kamis (11/4/2019) menyatakan bahwa Al-Bashir telah digulingkan dan ditangkap setelah protes nasional selama berbulan-bulan, lansir Al Jazeera.
Dalam pidatonya di televisi pemerintah, Ib Auf juga mengatakan dewan militer akan memerintah negara itu selama dua tahun dan mengumumkan penangguhan konstitusi dan memberlakukan jam malam.
Pernyataan Ibn Auf ditolak oleh para demonstran yang mengatakan pengambilalihan kekuasaan oleh militer tidak mewakili hasil demokrasi yang mereka cari.
Pengunjuk rasa bersumpah akan terus turun ke jalan, menentang jam malam yang diberlakukan militer saat Ibn Auf dilantik sebagai kepala dewan penguasa baru Sudan.
Siapa Ibn Auf?
Ibn Auf telah lama menjadi tokoh senior dalam tubuh militer Sudan. Sebelumnya dia menjabat sebagai ketua kepala staf gabungan dan kepala intelijen militer dan keamanan selama konflik berdarah di wilayah Darfur yang dimulai pada 2003.
Perang itu menewaskan lebih dari 300.000 jiwa, menurut laporan PBB.
Pada 2009, Pengadilan Kriminal Internasional mendakwa Al-Bashir atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di DArfur, sementara Ibn Auf sendiri dikenai sanksi oleh Amerika Serikat karena mendukung dan mengelola milisi yang dituduh melakukan genosida dalam konflik tersebut.
AS memblokir aset Ibn Auf bersama dengan dua pejabat Sudan lainnya.
Setelah pensiun dari militer pada 2010, sebagai bagian dari perombakan institusional, Ibn Auf mengambil peran diplomatik di kementerian urusan luar negeri.
Dia menghabiskan waktu di pos-pos diplomatik di Mesir dan Oman, sebelum kembali ke Khartoum pada 2015, ketika dia ditunjuk oleh Al-Bashir sebagai menteri pertahanan.
Pada awal Februari, setelah berbulan-bulan demonstrasi besar-besaran di Sudan menentang pemerintah Al-Bashir, Ibn Auf berupaya melemparkan nada simpatik terhadap orang-orang di jalanan, mengatakan bahwa para pemuda yang terlibat dalam protes memiliki “ambisi yang masuk akal”.
Pada 23 Februari, ketika protes berlanjut di seluruh Sudan, Al-Bashir menyatakan keadaan darurat, membubarkan pemerintah pusat dan negara bagian dan menunjuk sejumlah tokoh militer sebagai gubernur negara bagian. Sebagai bagian dari langkah-langkah yang lebih luas, Ibnu Auf diangkat sebagai wakil presiden pertama, sementara juga mempertahankan portofolio pertahanannya. (haninmazaya/arrahmah.com)
