SYDNEY (Arrahmah.com) – Australia sekarang mengakui Yerusalem barat sebagai ibukota ‘Israel’, Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan Sabtu (15/12/2018), tetapi pergeseran kedutaan besar dari Tel Aviv tidak akan terjadi sampai penyelesaian damai tercapai.
Morrison pun mengklaim berkomitmen untuk mengakui masa depan negara Palestina dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya ketika status kota ditentukan dalam kesepakatan damai.
BacaJuga
“Australia sekarang mengakui Yerusalem barat – yang merupakan tempat kedudukan Knesset dan banyak lembaga pemerintahan – adalah ibu kota ‘Israel’,” kata Morrison dalam sebuah pidato di Sydney, Sabtu (15/12).
“Dan kami berharap untuk memindahkan kedutaan kami ke barat Yerusalem… setelah penentuan status akhir,” katanya, menambahkan bahwa pekerjaan di sebuah lokasi baru untuk kedutaan sedang berlangsung.
Untuk sementara, kata Morrison, Australia akan mendirikan kantor pertahanan dan perdagangan di sebelah barat kota suci.
“Selain itu, mengakui komitmen kami untuk solusi dua negara, pemerintah Australia juga memutuskan untuk mengakui aspirasi rakyat Palestina untuk sebuah negara masa depan dengan ibukotanya di Yerusalem timur,” tambahnya.
Baik ‘Israel’ dan Palestina mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka.
Sebagian besar negara asing telah menghindari memindahkan kedutaan di sana untuk mencegah perundingan perdamaian yang memanas pada status terakhir kota – sampai Presiden AS Trump secara sepihak memindahkan kedutaan AS di sana awal tahun ini.
Morrison pertama kali melontarkan perubahan dalam kebijakan luar negeri pada bulan Oktober, yang membuat marah tetangga terdekatnya Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia.
Masalah ini telah menghentikan negosiasi selama bertahun-tahun tentang kesepakatan perdagangan bilateral.
Canberra pada Jumat (14/12) mengatakan kepada warganya yang melakukan perjalanan ke Indonesia untuk “melakukan kewaspadaan yang tinggi,” peringatan protes di ibukota Indonesia Jakarta dan hotspot liburan populer, termasuk Bali.
Morrison mengatakan Australia memiliki kepentingan untuk mendukung “demokrasi liberal” di Timur Tengah serta mengutuk PBB yang diklaimnya kian hari kian menjadi tempat untuk mencerca ‘Israel’. (Althaf/arrahmah.com)
