KAIRO (Arrahmah.com) – Mesir menuduh PBB pada Rabu (19/6/2019) berusaha untuk “mempolitisasi” kematian presiden pertama yang dipilih secara demokratis di negara itu, Mohammed Mursi dengan menyerukan “penyelidikan independen”.
Juru bicara kementerian luar negeri Mesir, Ahmed Hafez, mengatakan ia mengutuk tegas seruan juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Rupert Colville, untuk penyelidikan independen atas kematian Mursi.
Hafez mengatakan seruan itu “upaya yang disengaja untuk mempolitisasi kasus kematian alami”.
Colville, Selasa (17/6), menyerukan penyelidikan apakah kondisi yang dihadapi Morsi selama hampir enam tahun ditahan telah berkontribusi pada kematiannya.
“Setiap kematian mendadak dalam tahanan harus diikuti oleh penyelidikan yang cepat, tidak memihak, menyeluruh dan transparan yang dilakukan oleh sebuah badan independen untuk mengklarifikasi penyebab kematian tersebut,” katanya.
“Kekhawatiran telah dikemukakan mengenai kondisi penahanan Tuan Mursi, termasuk akses ke perawatan medis yang memadai, serta akses yang memadai terhadap pengacara dan keluarganya,” tambah Colville.
Dia mengatakan penyelidikan harus “mencakup semua aspek perlakuan pihak berwenang terhadap Tuan Mursi untuk memeriksa apakah kondisi penahanannya berdampak pada kematiannya”.
Tahun 2013, Mursi digulingkan oleh kepala militer saat itu, Abdel Fattah El-Sisi yang menjabat sebagai presiden saat ini, setelah satu tahun berkuasa. Dia kemudian didakwa dengan berbagai pelanggaran termasuk spionase.
Sejak pemecatannya, pihak berwenang telah melakukan penumpasan terus-menerus terhadap perbedaan pendapat dari semua kalangan yang telah membuat ribuan pendukung Ikhwanul Muslimin dipenjara dan ratusan di antaranya menghadapi hukuman mati.
Sekelompok anggota parlemen Inggris pada Maret 2018 memperingatkan kondisi penahanan Mursi, khususnya perawatan yang tidak memadai untuk diabetes dan penyakit hati yang dideritanya. Penanganan tersebut dapat memicu “kematian dini”, ujar mereka. (Althaf/arrahmah.com)
