GAZA (Arrahmah.id) — Sebuah survei yang dilakukan Palestinian Centre for Public Opinion (PCPO) mengungkap lebih dari dua pertiga warga Palestina tidak percaya bahwa negara Arab telah melakukan upaya yang cukup untuk membantu Gaza dari serangan Israel.
Survei yang melibatkan 1.500 warga Palestina yang tinggal di Gaza dan Tepi Barat rentang 5-15 Maret 2025 tentang perkembangan terkini konflik di wilayah tersebut menunjukkan kekecewaan terhadap tanggapan negara-negara Arab dan Islam atas apa yang dilakukan Israel di Gaza.
Hasil survei ini juga menunjukkan adanya frustasi cukup tinggi di Gaza. Hampir tiga perempat responden mengatakan tanggapan Arab tidak cukup. Pendapat serupa juga dikatakan dua pertiga penduduk Tepi Barat.
Presiden dan Pendiri PCPO Nabil Kukali mengatakan ketidakpercayaan warga Palestina terhadap negara-negara Arab dan Islam salah satunya disebabkan karena normalisasi hubungan mereka dengan Israel.
“Secara historis, Palestina telah mengandalkan negara-negara Arab dan Islam untuk dukungan politik, diplomatik, dan material. Namun, ada persepsi bahwa banyak negara tersebut lebih mengutamakan kepentingan geopolitik dan hubungan diplomatik daripada dukungan kuat terhadap hak-hak Palestina,” kata Kukali, dikutip dari The New Arab (24/3/2025).
“Normalisasi hubungan antara beberapa negara Arab dan Israel telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketidakpercayaan ini. Banyak warga Palestina memandang perjanjian ini sebagai tanda bahwa perjuangan mereka dikesampingkan demi kepentingan ekonomi dan strategis,” katanya.
Survei tersebut turut mengungkap ketakutan warga Palestina terkait rencana Amerika Serikat (AS) dan Israel menggusur paksa 2,2, juta penduduk Gaza. Usulan Presiden AS Donald Trump untuk “mengambil alih Gaza” dan membangun “Riviera of Middle East” juga menjadi kekhawatiran warga Palestina.
Dari jajak pendapat tersebut, terlihat ada perbedaan pandangan antara warga Gaza dan Tepi Barat terhadap Hamas dan Otoritas Palestina. Lebih dari 60 persen warga Gaza mendukung menyerahkan kekuasaan kepada Otoritas Palestina. Gagasan ini hanya didukung seperempat warga Tepi Barat.
Warga Gaza, kurang dari seperlima responden, menganggap Hamas mewakili perlawanan Palestina. Sementara di Tepi Barat, hampir separuh penduduk mendukung kelompok tersebut.
Komite Menteri Arab-Islam untuk Gaza dalam pernyataan terbarunya pada Ahad (23/3), seperti dilansir WAFA, menegaskan kembali penolakan pemindahan atau pengusiran rakyat Palestina dari tanah mereka, termasuk Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Mereka memperingatkan “konsekuensi serius” akibat tindakan tersebut.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan usai pertemuan dengan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan di Republik Arab Mesir itu, komite juga menekankan pentingnya penyatuan Jalur Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina. Mereka menegaskan dukungannya terhadap Otoritas Palestina untuk mengemban tanggung jawab penuh di lokasi konflik tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Mohammad Mustafa menekankan perlunya gencatan senjata permanen dan berkelanjutan serta menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2735 terkait gencatan senjata. (hanoum/arrahmah.id)